Search

With new global expectations and increasingly stringent sustainability requirements on the horizon, Indonesia’s palm oil industry is entering a pivotal phase of transformation. On 4–5 May 2026, the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), through its Indonesia Secretariat, convened a Standard Harmonisation Session in Jakarta. The event brought together a diverse range of stakeholders - including plantation companies, independent smallholders, auditors, certification bodies, consultants, and NGOs with one shared objective: preparing for the implementation of the updated RSPO Principles & Criteria (P&C) 2024 and Independent Smallholder (ISH) Standard 2024, which will officially take effect on 1 June 2026. What Are the Updated RSPO Principles & Criteria 2024 ? In simple terms, both are global sustainability standards developed by the RSPO to ensure palm oil is produced responsibly - environmentally, socially, and economically. 1. RSPO Principles & Criteria (P&C) 2024 The RSPO Principles & Criteria (P&C) 2024 serves as the primary certification standard for companies, including plantations, mills, and corporate groups. It establishes mandatory requirements for sustainable palm oil production across global supply chains. 🔑 Key Areas Covered Environmental Protection (Planet) No deforestation No peatland conversion Biodiversity protection Social Responsibility (People) Workers’ rights Community rights FPIC (Free, Prior and Informed Consent) Human Rights Due Diligence (HRDD) Business Ethics & Governance (Prosperity) Transparency Traceability Legal compliance The overarching goal is to ensure palm oil production balances People, Planet, and Prosperity in a measurable, transparent, and auditable way. 2. RSPO Independent Smallholder (ISH) Standard 2024 The RSPO Independent Smallholder (ISH) Standard 2024 is specifically designed for independent smallholder farmers, who typically manage smaller land areas and operate independently. The standard provides a more simplified and accessible pathway to certification while maintaining the same sustainability ambitions. 🔑 Key Areas Covered Good Agricultural Practices (GAP) Environmental protection adapted to small-scale operations Social safeguards, including land rights, FPIC, and fair treatment Group certification systems (e.g. cooperatives and Internal Control Systems/ICS) Importantly, the standard recognises that independent smallholders face different capacities and operational challenges. As such, implementation follows a more practical and step-by-step approach. What Were the Key RSPO Updates Highlighted? 🌱 Stronger Environmental Commitments A major focus during the first day of the session was the Planet Pillar, where the revised standards introduced stronger environmental safeguards. Key updates include: The HCV - HCS approach is now more clearly defined and fully integrated, covering both above- and below-ground carbon stock. Sustainability requirements now explicitly extend to independent smallholders, reinforcing inclusivity across the supply chain. New indicators on water use and abstraction have been introduced to address future resource risks. The strict prohibition of deforestation and peatland conversion remains unchanged. Environmental compliance must now be reported through PRISMA, RSPO’s digital traceability system, enhancing transparency across global supply chains. 👥 Raising the Bar on Human Rights and Labour Standards Equally significant are the updates introduced under the People Pillar, reflecting a stronger emphasis on social responsibility and worker protection. Key developments include: Human Rights Due Diligence (HRDD) is now mandatory, aligned with international frameworks such as the UN Guiding Principles and OECD guidance. FPIC (Free, Prior and Informed Consent) remains a cornerstone requirement, supported by stronger implementation measures and annual reviews. Core operational roles, including harvesting, must now be undertaken by permanent employees in accordance with national labour regulations. Enhanced protection for women workers, including safeguards for pregnant employees and fair treatment during role reassignment. Clearer requirements surrounding recruitment practices and working hours, including limitations on consecutive working days and employer responsibility for third-party recruitment fees. 🤝 A Unified Step Towards Sustainable Transformation This harmonisation session reflects Indonesia’s ongoing commitment to aligning with evolving global sustainability expectations. With the planned introduction of INANI (Interpretasi Nasional Indonesia) by the end of May 2026, RSPO members across Indonesia will have access to a nationally contextualised framework to support implementation and compliance. 💬 Why This Matters For businesses, smallholders, and stakeholders across the palm oil value chain, these updates represent more than regulatory compliance. They signal a broader shift towards a more accountable, transparent, and future-ready palm oil industry - one that is increasingly aligned with global sustainability expectations while strengthening long-term resilience and market credibility. Reference: This article refers to official information and event details published by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) through its News & Events publications and related communications.

Dengan meningkatnya ekspektasi global dan persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat di masa mendatang, industri kelapa sawit Indonesia tengah memasuki fase transisi yang krusial. Pada tanggal 4–5 Mei 2026, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) melalui Sekretariat Indonesia menyelenggarakan Standard Harmonisation Session di Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan utama, mulai dari perusahaan perkebunan dan petani swadaya independen, auditor, lembaga sertifikasi, konsultan, hingga NGO, dengan satu tujuan bersama: mempersiapkan implementasi pembaruan RSPO Principles & Criteria (P&C) 2024 dan Independent Smallholder (ISH) Standard 2024, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Jun 2026. Apa itu RSPO Principles & Criteria 2024 dan RSPO Independent Smallholder Standard 2024? Secara sederhana, keduanya merupakan standar keberlanjutan global yang dikembangkan oleh RSPO untuk memastikan minyak sawit diproduksi secara bertanggung jawab dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. 1. RSPO Principles & Criteria (P&C) 2024 Standar ini merupakan skema sertifikasi utama bagi perusahaan (perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan kelompok korporasi). Di dalamnya terdapat persyaratan wajib mengenai bagaimana minyak sawit harus diproduksi secara berkelanjutan di seluruh dunia. 🔑 Ruang lingkup utama: Perlindungan Lingkungan (Planet) Tidak ada deforestasi (no deforestation) Larangan konversi lahan gambut (no peat conversion) Perlindungan keanekaragaman hayati Tanggung Jawab Sosial (People) Hak-hak pekerja Hak masyarakat FPIC (Free, Prior and Informed Consent) Uji tuntas hak asasi manusia (human rights due diligence) Etika Bisnis & Tata Kelola (Prosperity) Transparansi Ketertelusuran (traceability) Kepatuhan hukum Tujuan utamanya adalah memastikan produksi minyak sawit mampu menyeimbangkan aspek People, Planet, dan Prosperity secara terukur dan dapat diaudit. 2. RSPO Independent Smallholder (ISH) Standard 2024 Standar ini dirancang khusus untuk petani swadaya independen, yang umumnya mengelola lahan skala kecil dan beroperasi secara mandiri. Standar ini menyediakan jalur sertifikasi yang lebih sederhana dan mudah diakses, tanpa mengurangi standar keberlanjutan yang berlaku. 🔑 Ruang lingkup utama: Praktik pertanian yang baik (Good Agricultural Practices / GAP) Perlindungan lingkungan yang disesuaikan dengan operasional skala kecil Perlindungan sosial (hak atas tanah, FPIC, perlakuan yang adil) Sistem sertifikasi kelompok (misalnya koperasi dan Internal Control System / ICS) Standar ini mengakui bahwa petani kecil memiliki kapasitas dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan implementasinya dibuat lebih praktis dan bertahap. Apa saja pembaruan utama RSPO yang disoroti? 1. Penguatan Komitmen Lingkungan Salah satu fokus utama pada hari pertama adalah Pilar Planet, di mana standar terbaru memperkenalkan pengamanan lingkungan yang lebih kuat: Pendekatan HCV–HCS kini didefinisikan lebih jelas dan terintegrasi sepenuhnya, mencakup stok karbon di atas maupun di bawah permukaan tanah. Persyaratan kini secara eksplisit juga berlaku bagi petani swadaya independen, memperkuat prinsip inklusivitas dalam keberlanjutan. Indikator baru terkait penggunaan dan pengambilan air (water use and abstraction) diperkenalkan untuk mengantisipasi risiko sumber daya di masa depan. Larangan ketat terhadap deforestasi dan konversi lahan gambut tetap dipertahankan tanpa perubahan. Kepatuhan lingkungan kini wajib dilaporkan melalui PRISMA, sistem digital ketertelusuran terbaru RSPO yang meningkatkan transparansi dalam rantai pasok global. 2. Peningkatan Standar Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan Pembaruan pada Pilar People juga menjadi perhatian penting, dengan penekanan yang lebih kuat pada tanggung jawab sosial: Human Rights Due Diligence (HRDD) kini menjadi persyaratan wajib, sejalan dengan kerangka internasional seperti UN Guiding Principles dan pedoman OECD. FPIC (Free, Prior and Informed Consent) tetap menjadi prinsip utama, dengan penguatan implementasi serta kewajiban evaluasi tahunan. Posisi kerja inti, termasuk kegiatan panen, kini harus dilakukan oleh karyawan tetap, sesuai regulasi ketenagakerjaan nasional. Perlindungan bagi pekerja perempuan diperkuat, termasuk perlindungan bagi pekerja hamil dan perlakuan yang adil saat penyesuaian pekerjaan. Aturan yang lebih jelas terkait praktik rekrutmen dan jam kerja diterapkan, termasuk pembatasan hari kerja berturut-turut serta tanggung jawab perusahaan atas biaya perekrutan pihak ketiga. 🤝 Langkah Bersama Menuju Transformasi Berkelanjutan Sesi harmonisasi ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam menyelaraskan diri dengan perkembangan standar keberlanjutan global. Dengan diperkenalkannya INANI (Interpretasi Nasional Indonesia) pada akhir Mei 2026, anggota RSPO di seluruh Indonesia akan memiliki kerangka implementasi yang lebih kontekstual sesuai kondisi nasional. 💬 Mengapa Hal Ini Penting? Bagi perusahaan, petani swadaya, serta seluruh pemangku kepentingan dalam rantai nilai, pembaruan ini bukan sekadar kewajiban kepatuhan (compliance). Lebih dari itu, perubahan ini mencerminkan pergeseran menuju industri minyak sawit yang lebih akuntabel, transparan, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Referensi: Informasi dan detail acara merujuk pada publikasi resmi RSPO melalui bagian berita dan kegiatan RSPO News & Events

Indonesia’s Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK)  will come into force on 1 January 2027 , introducing a mandatory, investor-focused sustainability disclosure framework aligned with global standards. This guide sets out what organisations need to understand and act on ahead of the deadline. What is SPK and Why It Matters On 1 July 2025 , Indonesia formally ratified its first national sustainability disclosure standards through the Indonesian Sustainability Standards Board (DSK IAI), in coordination with Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and the Financial Services Authority (OJK). SPK represents a fundamental shift  in sustainability reporting: From impact-focused reporting to financial risk and opportunity disclosure From voluntary narratives to mandatory, structured reporting From standalone sustainability reports to integrated financial disclosures Unlike OJK Regulation No. 51/2017 (POJK 51), which emphasises a company’s impact on society and the environment, SPK requires organisations to disclose how sustainability-related risks, such as climate change and resource scarcity, affect: Financial performance Business strategy Long-term enterprise value This brings Indonesia into alignment with leading jurisdictions, including the United Kingdom, Australia, and Singapore. Understanding PSPK 1 and PSPK 2 SPK comprises two interdependent standards that must be applied together: PSPK 1 – General Requirements for Sustainability Disclosure Covers all material sustainability-related risks and opportunities Establishes disclosure principles and reporting structure Applies across environmental, social, and governance (ESG) topics Based on IFRS S1, with local adaptations PSPK 2 – Climate-Related Disclosures Focuses specifically on climate-related risks and opportunities Requires identification of physical and transition risks Mandates disclosure of GHG emissions (Scopes 1, 2, and 3) Requires climate scenario analysis  (e.g. 1.5°C and 2°C pathways) Based on IFRS S2 and aligned with TCFD recommendations Important note:  While PSPK 2 mandates climate-related disclosures, broader ESG disclosures under PSPK 1 are currently encouraged but not yet fully mandatory. The Four Core Disclosure Areas SPK adopts the ISSB and TCFD structure, requiring disclosures across four core pillars: 1. Governance Oversight of sustainability-related risks at the board level Roles, responsibilities, and decision-making processes 2. Strategy Impact of sustainability risks and opportunities on the business model Short-, medium-, and long-term implications 3. Risk Management Processes for identifying, assessing, and managing risks Integration with enterprise risk management (ERM) 4. Metrics and Targets Key performance indicators (KPIs) Emissions data (Scopes 1–3) Targets and progress monitoring Key distinction:  Sustainability disclosures are no longer separate reports—they must be integrated within financial reporting frameworks . Who Will Be Required to Comply The final scope will be confirmed by OJK; however, the SPK Roadmap indicates that the mandatory application will focus on: IDX-listed companies Financial institutions (banks, insurers, and capital market participants) Other publicly accountable entities currently subject to POJK 51 Early adoption is permitted and strongly encouraged , particularly for organisations with: International investors Global supply chain exposure EU regulatory obligations (e.g. CSRD or CSDDD) Regulatory Timeline Year Milestone December 2024 SPK Roadmap published 1 July 2025 PSPK 1 and PSPK 2 ratified 11 August 2025 National launch 2026 Preparation period and voluntary adoption 1 January 2027 Mandatory implementation Early 2028 First SPK-aligned reports published How to Prepare for SPK 2027 Organisations that treat SPK as a strategic transformation , rather than a compliance exercise, will be better positioned to strengthen governance, enhance risk management, and communicate value to investors. 1. Conduct a Gap Analysis Assess current reporting practices (e.g. POJK 51, GRI) against PSPK 1 and PSPK 2 requirements. 2. Perform an ISSB-Aligned Materiality Assessment Identify sustainability risks and opportunities that could affect: Financial position Cash flows Business prospects 3. Develop a GHG Emissions Inventory Establish systems to measure: Scope 1, 2, and 3 emissions (using recognised methodologies such as the GHG Protocol) 4. Strengthen Governance Structures Ensure effective board oversight through: Clear accountability Appropriate expertise Defined governance processes 5. Establish Data Systems and Internal Controls Reliable, auditable sustainability data is essential for: Accurate disclosures Future assurance readiness 6. Conduct Climate Scenario Analysis Evaluate organisational resilience under: 1.5°C scenarios Higher warming pathways 7. Integrate Sustainability with Financial Reporting Align sustainability disclosures with: Financial statements Risk disclosures Strategic planning processes 8. Consider Early Adoption (2026) Early adopters benefit from: Enhanced investor confidence A smoother transition First-mover advantage 9. Prepare for Independent Assurance While not yet mandatory, external assurance is increasingly expected by regulators and the market. SPK is not merely a reporting requirement; it represents a fundamental shift in how organisations define, measure, and communicate value . Delayed preparation may lead to: Compressed implementation timelines Weak data quality Increased regulatory scrutiny Early action, by contrast, enables organisations to: Build investor trust Improve access to capital Strengthen positioning within global markets. References   (August 12, 2025). Release of the Sustainability Disclosure Standards. Sustainable Finance OJK. https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/en/newsmedia/detailnews/3842/peluncuran-standar-pengungkapan-keberlanjutan-iai    (August 7, 2025). Indonesia Launches Sustainability Disclosure Standards based on IFRS S1 and S2. Indonesian Institute of Accountants. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/indonesia_launches_sustainability_disclosure_standards_based_on_ifrs_s1_and_s2   (n.d.). ROADMAP OF INDONESIAN SUSTAINABILITY DISCLOSURE STANDARDS. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/Roadmap%20SPK_English.pdf   (August 12, 2025). Release of the Sustainability Disclosure Standards. OJK. https://keuanganberkelanjutan.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/en/newsmedia/detailnews/3842/peluncuran-standar-pengungkapan-keberlanjutan-iai

Register for our Sustainability Training. Master ESG reporting, GHG, CBAM, CSRD, Sustainability finance with expert-led sessions. Secure your spot and get certified today!

Building a greener future, one business at a time. Partner with our experts to integrate sustainable practices into your core operations and lead the sustainability transition. Apprenticeship - Copy Writer Provides essential support to ensure the smooth operation of copywriting projects and initiatives. This role involves managing schedules, organizing meetings, handling communications, and maintaining project documentation. Additionally, the intern assists in writing, editing, and proofreading reports, designing and styling reports, and creating media campaigns and catalogues. The intern will also develop social media ads, prepare final reports, and create creative and innovative proposals, offers, and tenders. The goal is to facilitate efficient project workflows and support the copywriting team’s efforts to produce high-quality content for various platforms and campaigns. Mail your CV to: HRindonesia@onepeterson.com JOB DESCRIPTION Write, redact, and proofread a report Designing and styling a report Media campaigns and catalogs Social media ads Assist & support the team in preparing a final report Creating a creative and innovative proposal/offer/tender REQUIREMENTS Degree in Journalistic, English literature, Business Management or a related field Writing, reading, editing and proofreading skills Effective research skills and the ability to tell stories through numbers and stats Strong ability to manage time and organize Awareness of online content and various marketing strategies Ability to adapt to different guidelines, writing styles and brand tones with ease Familiarity with different social media channels to tailor content specific to each platform Up-to-date with industry trends and advancements in the field or domain you’re writing about to make sure your copy is not outdated or irrelevant Experience with collaboration and project management tools to make it easier to collaborate with different team members on multiple projects Experience with search engine optimization (SEO) What Our Ex-Apprentices Say Andi Ghazali, now as Sustainability Consultant at Peterson "My three-month apprenticeship as an admin at Peterson honed my project management skills and deepened my understanding of sustainability. The supportive environment and experienced team led to my advancement to a Junior Sustainability Consultant role here for 2 years and fully release the "Junior" title in 2025. This opportunity has been incredibly rewarding and a testament to the valuable experience gained."

Item List This is a Title 01 This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Baca selengkapnya This is a Title 02 This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Baca selengkapnya This is a Title 03 This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content. Baca selengkapnya