Hasil Pencarian

Pembaruan ASC: Standar Peternakan Terpadu Baru untuk Akuakultur yang Bertanggung Jawab Aquaculture Stewardship Council (ASC) telah merilis pembaruan signifikan pada program sertifikasinya melalui peluncuran Standar Peternakan Terpadu  yang kini resmi berlaku. Pembaruan ini menggabungkan berbagai standar spesifik per spesies menjadi satu kerangka kerja terpadu yang memperkuat perlindungan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan ikan, dan memperkuat tanggung jawab sosial dalam operasional akuakultur. Sorotan Utama dari Pembaruan Sertifikasi ASC Standar Peternakan ASC menghadirkan sejumlah perubahan penting yang bertujuan meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan dampak di seluruh peternakan tersertifikasi: Satu Standar untuk Semua : Menggabungkan berbagai persyaratan spesifik per spesies ke dalam satu kerangka sertifikasi terpadu. Penguatan Kesejahteraan Ikan : Kriteria yang diperbarui untuk kesehatan, penanganan, dan praktik budidaya. Perlindungan Sosial yang Ditingkatkan : Perlindungan yang lebih jelas terhadap hak-hak pekerja dan kesejahteraan komunitas. Persyaratan Lingkungan yang Lebih Ketat : Kriteria berbasis sains untuk mengurangi dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mendukung kesehatan ekosistem. Sertifikasi yang Cerdas dan Fleksibel : Dirancang agar dapat beradaptasi dengan dinamika pasar, regulasi, dan ekspektasi konsumen. Periode Transisi dan Implementasi Standar baru ini mulai berlaku pada Mei 2025 , dengan periode transisi selama dua tahun yang memungkinkan peternakan mengadopsi persyaratan baru sesuai kecepatan masing-masing. Selama periode ini: Standar ASC per spesies yang saat ini berlaku tetap dapat digunakan Entitas tersertifikasi dapat beralih ke standar baru kapan saja sesuai kesiapan ASC menyediakan pelatihan, alat bantu, dan dukungan untuk memastikan transisi yang lancar Adopter awal akan mendapatkan pengakuan atas kepemimpinan mereka dalam akuakultur yang bertanggung jawab Mengapa Ini Penting Dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk perikanan dan ekspektasi keberlanjutan yang makin tinggi, pembaruan Standar Peternakan ASC ini membantu produsen dan pelaku rantai pasok untuk: Memenuhi kepatuhan dengan lebih efektif Memperkuat kredibilitas rantai pasok Bersiap menghadapi perkembangan regulasi di masa depan Memberikan kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik Dukungan dari Peterson Solutions Indonesia Peterson Solutions Indonesia  siap mendampingi bisnis Anda dalam menghadapi perubahan sertifikasi ini dengan percaya diri. Layanan kami mencakup: Penilaian kesenjangan dan evaluasi kesiapan Pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait persyaratan ASC terbaru Dukungan dokumentasi dan keterlibatan pemangku kepentingan Tetap selangkah lebih maju dengan menyelaraskan operasional akuakultur Anda terhadap standar sertifikasi ASC yang telah diperbarui. 📧 Untuk panduan lebih lanjut atau dukungan implementasi, hubungi kami melalui marketing-indonesia@onepeterson.com Jika kamu ingin versi singkat untuk media sosial atau presentasi, saya bisa bantu sesuaikan! Sumber: https://asc-aqua.org/news/the-standard-is-changing-join-asc-at-seafood-expo-global-2025-to-hear-more/

ISCC EU Resmi Diakui Berdasarkan Renewable Energy Directive (RED III) yang Baru Pada 5 Mei 2025, Komisi Eropa secara resmi memberikan penilaian teknis positif terhadap Dokumen Sistem ISCC EU yang telah diperbarui, menandai kemajuan penting bagi kepatuhan terhadap ISCC EU RED III. Pembaruan ini sesuai dengan persyaratan hukum terbaru berdasarkan Directive (EU) 2023/2413, yang umum dikenal sebagai Renewable Energy Directive III (RED III), dan memperkuat relevansi implementasi ISCC EU RED III di berbagai kategori bahan bakar. Dokumen Sistem ISCC EU yang telah diperbarui kini bersifat wajib bagi seluruh Pengguna Sistem ISCC, auditor, dan Lembaga Sertifikasi yang bekerja sama. Dokumen ini juga mencakup perubahan penting yang telah diumumkan dalam pembaruan sistem antara Januari hingga November 2024. Setiap dokumen mencakup ringkasan perubahan yang jelas, dan seluruh pembaruan dapat diakses melalui situs resmi ISCC. Apa yang Berbeda dari Versi Sebelumnya? Dokumen ISCC EU yang telah direvisi kini mencerminkan standar hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan versi sebelumnya (RED II), menjadikan sertifikasi ISCC EU RED III sebagai persyaratan utama bagi perusahaan yang bergerak di sektor bahan bakar terbarukan dan bioenergi. Beberapa perubahan utama meliputi: Cakupan Lebih Luas : Sertifikasi kini secara eksplisit mencakup bahan bakar terbarukan non-hayati (RFNBOs), bahan bakar karbon daur ulang (RCFs), dan bahan bakar hasil pemrosesan bersama (co-processed fuels). Kriteria Keberlanjutan yang Ditingkatkan : Persyaratan yang lebih ketat terkait penggunaan lahan, pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK), dan ketertelusuran bahan baku. Kesesuaian Hukum Penuh : Semua dokumentasi telah diperbarui agar sepenuhnya mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan dalam RED III. RED III menetapkan target energi terbarukan yang lebih ambisius dan menekankan pentingnya pemantauan yang lebih ketat terhadap biomassa dan kategori bahan bakar lanjutan. Kategori Bahan Bakar yang Diakui Berdasarkan RED III Dengan pengakuan ini, ISCC EU kini secara resmi disetujui untuk melakukan sertifikasi atas kategori bahan bakar berikut: Biofuel , bioliquid , dan bahan bakar biomassa Renewable fuels of non-biological origin (RFNBOs) Recycled carbon fuels (RCFs) Co-processed fuels Penilaian teknis untuk kriteria biomassa hutan  masih berlangsung dan menunggu validasi akhir dari Komisi Eropa. Jadwal Implementasi dan Masa Transisi Dokumen sistem yang telah diperbarui beserta ringkasan perubahannya tersedia di situs resmi ISCC pada bagian “ISCC EU”. Tanggal Efektif : 21 Mei 2025 – Semua audit ISCC EU (baik sertifikasi maupun pengawasan) yang dilakukan mulai tanggal ini harus mengikuti persyaratan yang telah diperbarui. Masa Transisi : Sertifikat yang diterbitkan sebelum 21 Mei 2025 berdasarkan sistem sebelumnya tetap berlaku hingga masa kedaluwarsa yang tertera. Tidak diperlukan audit ulang secara langsung. Stok Material : Bahan yang telah disertifikasi sesuai RED II oleh skema sukarela atau nasional yang diakui berdasarkan Directive (EU) 2018/2001 sebelum 21 Mei 2025 masih dapat digunakan untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan dan penghematan emisi GRK dari RED III. Dokumen Pendukung dan Alat Audit yang Akan Datang Sebelum 21 Mei, ISCC akan merilis dokumen berikut: Prosedur audit ISCC EU Template terbaru untuk Pernyataan Keberlanjutan dan Bukti Keberlanjutan (PoS) Template sertifikat ISCC EU terbaru (juga akan diintegrasikan ke dalam ISCC HUB) ISCC juga tengah menyelesaikan integrasi persyaratan RED III ke dalam Audit Procedure System (APS), yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara penuh sesuai dengan arahan baru. Informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan alat ini akan diumumkan melalui ISCC System Updates . Mengapa Ini Penting Pembaruan ini memperkuat komitmen terhadap sistem sertifikasi keberlanjutan yang transparan dan kredibel, selaras dengan arahan iklim dan energi terbaru Uni Eropa—terutama dalam konteks penerapan dan pengawasan ISCC EU RED III. Pelaku usaha di sektor bioenergi dan bahan bakar terbarukan harus beradaptasi dengan cepat agar tetap patuh dan kompetitif. Peterson Solutions Indonesia: Mitra Anda dalam Transisi RED III Sebagai konsultan bersertifikat dengan pengalaman mendalam di bidang keberlanjutan, Peterson Solutions Indonesia siap mendampingi bisnis Anda melalui: Pemahaman atas persyaratan RED III dan dampaknya terhadap rantai pasok Penilaian kesenjangan terhadap kriteria ISCC EU yang telah diperbarui Penyusunan strategi dan dokumentasi untuk kesiapan audit Kami membantu memastikan operasional bisnis Anda tetap kompetitif, patuh, dan terpercaya—ikuti terus panduan dan pembaruan dari kami menjelang implementasi resmi pada 21 Mei 2025.

Gambaran Umum: Memahami Peluang Kredit Karbon Indonesia Pada 7 April 2025, Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional guna berkontribusi terhadap target iklim 2040. Usulan kebijakan ini akan menjadi perubahan signifikan dalam pendekatan Uni Eropa (UE) terhadap pengurangan emisi dan dapat memberikan peluang baru bagi negara-negara seperti Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pasar karbon global. Jika diterapkan, negara anggota UE akan diizinkan untuk membeli kredit karbon bersertifikat dari proyek pengurangan emisi yang berlokasi di luar UE—seperti konservasi hutan, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan—dan menggunakannya untuk memenuhi komitmen iklim nasional mereka. Ini menandakan peluang kredit karbon Indonesia yang besar bagi aktor pemerintah maupun swasta yang ingin mengakses pendanaan iklim global. Mengapa Ini Penting Kerangka kebijakan iklim UE saat ini mengharuskan seluruh pengurangan emisi dilakukan di dalam wilayahnya. Namun, meningkatnya kekhawatiran ekonomi dan politik—terutama dari industri yang menghadapi regulasi lingkungan yang semakin ketat—telah mendorong UE untuk mengeksplorasi mekanisme yang lebih fleksibel. Dengan mengintegrasikan kredit karbon internasional, UE berupaya menyeimbangkan pencapaian target iklimnya dengan mendorong kerja sama global, sekaligus mempertimbangkan efektivitas biaya dan keadilan lintas sektor dan negara. Hal ini memperkuat relevansi peluang kredit karbon Indonesia sebagai bagian dari solusi global. Peluang bagi Indonesia di Pasar Karbon Global Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari potensi perubahan kebijakan iklim UE ini. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan inisiatif iklim yang telah mapan, negara ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan proyek karbon yang diakui secara internasional. Hal ini menjadikan peluang kredit karbon Indonesia sebagai salah satu yang paling menarik di Asia Tenggara. Sektor-sektor kunci meliputi: Konservasi dan reforestasi hutan Restorasi lahan gambut dan mangrove Pengembangan energi terbarukan Pertanian berkelanjutan dan ramah iklim Proyek-proyek dalam sektor ini dapat memenuhi syarat untuk pendanaan karbon internasional, asalkan mematuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang ketat serta protokol verifikasi yang transparan. Ini merupakan peluang yang tepat waktu bagi para pemangku kepentingan di Indonesia untuk menarik investasi global, memperkuat kredensial iklim mereka, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap tujuan iklim internasional melalui peluang kredit karbon Indonesia. Bagaimana Bisnis Dapat Mempersiapkan Diri Untuk memanfaatkan peluang yang sedang berkembang ini, pelaku usaha dan pengembang proyek di Indonesia dapat memulai dengan mengambil langkah-langkah berikut guna mengoptimalkan peluang kredit karbon Indonesia: Menilai Kesiapan Proyek Evaluasi proyek yang ada atau yang direncanakan untuk menentukan kelayakannya dalam skema kredit karbon internasional. Memahami Persyaratan Sertifikasi Kenali standar verifikasi internasional yang diakui seperti Verra (VCS), Gold Standard, dan kerangka kerja yang dikembangkan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memperkuat Pemantauan dan Dokumentasi Bangun sistem yang jelas untuk pengumpulan data, pelaporan, dan verifikasi guna memastikan transparansi dan keterlacakan hasil karbon. Tetap Terinformasi tentang Perkembangan Kebijakan Pantau keputusan yang akan datang dari Komisi Eropa, khususnya terkait rilis resmi target 2040 yang diperkirakan pada pertengahan 2025. Kesimpulan Pertimbangan Komisi Eropa terhadap kredit karbon internasional menandai momen penting dalam kerja sama iklim global. Bagi Indonesia, hal ini menandakan peluang strategis untuk memperluas proyek-proyek ramah iklim dan berperan lebih jauh dalam ekonomi karbon internasional. Peluang kredit karbon Indonesia bukan sekadar tren—ini adalah jalur menuju pertumbuhan berkelanjutan, kredibilitas lingkungan, dan dampak global. Sebagai mitra konsultasi terpercaya, Peterson Solutions Indonesia  membantu bisnis dalam menghadapi transisi ini melalui dukungan menyeluruh—mulai dari penilaian potensi proyek karbon, memastikan kesiapan sertifikasi, pengembangan strategi pendanaan iklim, hingga menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang. Dengan menyelaraskan secara proaktif terhadap standar global dan menyiapkan proyek untuk pengakuan internasional, para pemangku kepentingan Indonesia—dengan dukungan keahlian—dapat membuka nilai ekonomi jangka panjang dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap tujuan iklim global. Source: https://www.reuters.com/sustainability/cop/eu-considering-international-co2-credits-meet-new-climate-goal-sources-say-2025-04-07

Latar Belakang: Reformasi Kebijakan untuk Memperkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 , yang menggantikan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 . Kedua regulasi ini mengatur tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) . Namun, pembaruan tahun 2025 menghadirkan struktur kelembagaan yang lebih kuat, pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, serta dukungan yang lebih inklusif bagi seluruh pelaku—terutama petani kecil. Perbedaan Utama antara Perpres No. 44 Tahun 2020 dan Perpres No. 16 Tahun 2025 Kategori Perpres No. 44 Tahun 2020 Perpres No. 16 Tahun 2025 Status Hukum ISPO secara resmi ditetapkan sebagai sistem sertifikasi keberlanjutan nasional untuk sektor kelapa sawit melalui mandat presiden ISPO kini diperkuat sebagai sistem sertifikasi nasional yang mengikat , menggantikan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020, dengan landasan hukum yang lebih kuat Cakupan Sertifikasi ISPO Sertifikasi berlaku untuk perusahaan perkebunan dan petani swadaya , dengan fokus utama pada kegiatan budidaya dan pengolahan Cakupan diperluas untuk mencakup perusahaan perkebunan, industri hilir kelapa sawit, dan sektor bioenergi  (misalnya, biomassa, biogas) Kewajiban Implementasi Wajib bagi perusahaan perkebunan , dengan pendekatan bertahap untuk petani swadaya Wajib bagi seluruh sektor , dengan batas waktu yang jelas: berlaku langsung untuk perusahaan, 2 tahun untuk industri hilir dan bioenergi, serta 4 tahun untuk petani kecil Struktur Kelembagaan Komite ISPO beroperasi di bawah Kementerian Pertanian  dengan melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terkait Dibentuk Komisi ISPO independen  yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, didukung oleh sekretariat khusus dan unit kerja operasional Prinsip Transparansi Prinsip transparansi sebelumnya diperkenalkan sebagai Prinsip ke-6 , namun hanya bersifat anjuran Transparansi menjadi persyaratan yang mengikat , secara eksplisit diatur dalam prinsip sertifikasi Monitoring & Evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara internal oleh komite Ditambahkan kewajiban pelaporan tahunan kepada Presiden  sebagai bentuk akuntabilitas Sanksi Sanksi diterapkan oleh kementerian terkait Peraturan baru memuat ketentuan sanksi administratif yang lebih jelas , serta mekanisme pengawasan yang lebih tegas Keterlibatan Pemangku Kepentingan Keterlibatan pemangku kepentingan sebelumnya bersifat informal Kini, peran sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi diatur secara formal  dalam kerangka pelaksanaan ISPO Pendanaan Sertifikasi Dukungan pendanaan pemerintah dimungkinkan melalui berbagai saluran Pendekatan yang lebih terstruktur diterapkan, terutama untuk sertifikasi tahap awal Mengapa Ini Penting Tata Kelola Lebih Jelas Regulasi baru memberikan kejelasan lebih dalam pelaksanaan dan pengawasan ISPO, dengan dukungan komisi independen dan dasar hukum yang lebih kuat. Akuntabilitas yang Lebih Tinggi Kewajiban pelaporan tahunan kepada Presiden mendorong evaluasi dan perbaikan sistem sertifikasi secara berkelanjutan. Dukungan yang Lebih Inklusif Petani kecil kini mendapatkan dukungan yang lebih jelas dan terstruktur—baik secara teknis maupun finansial—agar tidak tertinggal dalam proses keberlanjutan. Kesimpulan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025  merupakan pembaruan penting dalam tata kelola sektor kelapa sawit di Indonesia. Dengan menggantikan regulasi tahun 2020, kebijakan ini memperkuat implementasi ISPO, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa upaya menuju sawit berkelanjutan  melibatkan semua pihak—mulai dari perusahaan besar hingga petani kecil.

Pendahuluan: Sertifikasi GGL Selaras dengan Standar RE100 Seiring meningkatnya dorongan global menuju energi terbarukan, memastikan keberlanjutan sumber energi seperti biomassa menjadi semakin penting. Sertifikasi Green Gold Label (GGL)  telah diakui memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh RE100 , sebuah inisiatif global dari perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menggunakan listrik 100% dari energi terbarukan. RE100: Memimpin Transisi Energi Terbarukan di Dunia Korporat Didirikan pada tahun 2014, RE100  adalah inisiatif kolaboratif yang menghimpun lebih dari 400 perusahaan ambisius di seluruh dunia yang berkomitmen untuk beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Perusahaan-perusahaan ini secara aktif mendorong perubahan kebijakan guna memperluas penggunaan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan, bahkan di pasar yang paling menantang sekalipun. Sertifikasi GGL: Memenuhi Kriteria Biomassa dari RE100 Salah satu rekomendasi dari RE100 menyatakan bahwa pasokan biomassa sebaiknya disertifikasi oleh pihak ketiga untuk menjamin aspek keberlanjutan, serta dilengkapi dengan data emisi gas rumah kaca (GRK) yang transparan. Sertifikasi GGL  sejalan dengan rekomendasi ini dengan menyediakan kerangka kerja komprehensif yang mencakup seluruh rantai pasok biomassa hingga ke produsen energi. Hal ini memastikan bahwa produsen energi yang menggunakan biomassa bersertifikat GGL dapat dengan percaya diri menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan dari RE100. Manfaat Sertifikasi GGL bagi Produsen Energi Dengan memperoleh sertifikasi GGL, produsen energi dapat: Menjamin Keberlanjutan:  Verifikasi dari pihak ketiga memastikan bahwa sumber biomassa memenuhi standar keberlanjutan yang ketat. Akses ke Data GRK yang Andal:  GGL menyediakan data gas rumah kaca yang transparan, mendukung pelaporan dan pemantauan yang akurat. Selaras dengan Inisiatif Global:  Sertifikasi ini mempermudah kepatuhan terhadap komitmen energi terbarukan internasional seperti yang ditetapkan oleh RE100. Penutup: Mendorong Tujuan Energi Terbarukan dengan GGL Keselarasan antara sertifikasi GGL dan persyaratan RE100 menegaskan pentingnya sertifikasi yang kredibel di sektor energi terbarukan. Produsen energi yang menargetkan penggunaan 100% listrik dari energi terbarukan dapat mengandalkan biomassa bersertifikat GGL untuk memenuhi standar keberlanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan energi terbarukan global.

Mendorong Keberlanjutan melalui Daur Ulang Plastik Bersertifikat Dalam upaya menuju keberlanjutan dan praktik ekonomi sirkular, sertifikasi EN 15343 memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses daur ulang plastik. Standar Eropa ini memberikan pedoman untuk pelacakan jejak (traceability), penilaian kesesuaian, dan verifikasi kandungan daur ulang dalam material plastik, sehingga membantu bisnis memenuhi komitmen keberlanjutannya. Apa Itu Sertifikasi EN 15343? EN 15343 adalah standar Eropa yang menetapkan persyaratan untuk pelacakan jejak plastik daur ulang. Sertifikasi ini merupakan bagian dari serangkaian standar yang dikembangkan oleh CEN (European Committee for Standardization) untuk menjamin kualitas dalam sektor daur ulang plastik. Dengan sertifikasi ini, perusahaan dapat memverifikasi asal-usul, proses pengolahan, dan persentase kandungan daur ulang dalam produk mereka, memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri dan target keberlanjutan. Mengapa EN 15343 Penting? Meningkatkan Transparansi  – Menyediakan sistem terstruktur untuk melacak kandungan daur ulang dalam produk plastik, mencegah greenwashing, dan meningkatkan kredibilitas. Kepatuhan terhadap Regulasi  – Banyak regulasi Eropa dan global yang mendorong atau mewajibkan penggunaan material daur ulang bersertifikat untuk memenuhi target keberlanjutan. Keunggulan di Pasar  – Perusahaan dengan sertifikasi EN 15343 dapat meningkatkan reputasi merek dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang sadar lingkungan. Mendukung Ekonomi Sirkular  – Mendorong pengelolaan limbah plastik yang bertanggung jawab, mengurangi ketergantungan pada plastik baru, dan meminimalkan dampak lingkungan. Siapa yang Membutuhkan Sertifikasi EN 15343? Sertifikasi ini sangat penting bagi: Perusahaan daur ulang dan pengolah limbah plastik Produsen yang menggunakan plastik daur ulang dalam produknya Merek yang berkomitmen pada kemasan berkelanjutan dan material ramah lingkungan Lembaga regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi EN 15343? Untuk memperoleh sertifikasi EN 15343, perusahaan umumnya perlu: Menerapkan sistem pelacakan jejak untuk material plastik daur ulang. Melakukan penilaian dan audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar. Mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi pihak ketiga yang diakui. Kesimpulan Seiring meningkatnya fokus pada keberlanjutan di berbagai industri, sertifikasi EN 15343 menyediakan kerangka kerja yang andal bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap daur ulang yang bertanggung jawab dan prinsip ekonomi sirkular. Dengan menerapkan standar ini, bisnis dapat membangun kepercayaan konsumen, memenuhi regulasi, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau. Peterson Solutions siap membantu Anda dalam proses sertifikasi EN 15343 dan penerapannya pada bisnis Anda. Dengan pengalaman luas dalam konsultasi keberlanjutan dan sertifikasi, tim kami akan memastikan kepatuhan Anda terhadap standar industri. Hubungi kami di marketing-indonesia@onepeterson.com  untuk konsultasi lebih lanjut.

Latar Belakang Perubahan Standar Mulai 1 Januari 2025, standar PAS 2060 yang selama ini digunakan sebagai panduan untuk mencapai netralitas karbon akan resmi digantikan oleh ISO 14068-1:2023. Standar ini diperkenalkan pada tahun 2023 dalam Konferensi Perubahan Iklim COP28 dan dirancang untuk memberikan pendekatan yang lebih ketat dan komprehensif dalam mengelola emisi karbon. Mengapa ISO 14068-1 Diperlukan? PAS 2060 telah lama digunakan sebagai standar utama dalam klaim netralitas karbon, tetapi seiring berkembangnya kebutuhan akan standar yang lebih transparan dan akurat, muncul kebutuhan akan kerangka kerja yang lebih kuat. ISO 14068-1 hadir sebagai solusi dengan menyediakan panduan yang lebih detail mengenai pengurangan emisi, penghitungan jejak karbon, serta validasi dan verifikasi proses yang lebih ketat. Perbedaan ISO 14068-1 dengan PAS 2060 Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara ISO 14068-1 dan PAS 2060: Aspek PAS 2060 ISO 14068-1 Fokus Utama Netralitas Karbon Netralitas Karbon dan Manajemen Emisi Pendekatan Berbasis kompensasi karbon Berbasis pengurangan emisi dengan pendekatan holistik Verifikasi Opsional Opsional (didukung oleh ISO 14064-3) Dukungan Tidak memiliki keterkaitan langsung dengan standar lain Didukung oleh ISO 14064 dan ISO 14067 untuk pengukuran emisi Dengan adanya perubahan ini, perusahaan dan organisasi yang sebelumnya menggunakan PAS 2060 harus beradaptasi dengan persyaratan baru yang ditetapkan dalam ISO 14068-1. Prinsip Utama ISO 14068-1 ISO 14068-1 berfokus pada pendekatan sistematis dalam pengelolaan dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Beberapa prinsip utama dari standar ini meliputi: Pengukuran Emisi  – Menghitung emisi GRK secara akurat, termasuk emisi langsung dan tidak langsung. Pengurangan Emisi  – Mendorong perusahaan untuk terlebih dahulu mengurangi emisi sebelum melakukan kompensasi dengan kredit karbon. Verifikasi Independen  – Mengharuskan organisasi untuk melakukan audit oleh pihak ketiga guna memastikan keakuratan laporan emisi. Transparansi  – Memastikan bahwa semua klaim netralitas karbon didukung oleh data yang dapat diverifikasi dan metodologi yang jelas. Dampak Implementasi ISO 14068-1 Adopsi ISO 14068-1 akan memberikan dampak signifikan bagi berbagai sektor, terutama industri yang memiliki jejak karbon tinggi. Beberapa manfaat utama dari implementasi standar ini meliputi: Meningkatkan kredibilitas klaim netralitas karbon  – Dengan adanya proses verifikasi independen, perusahaan dapat lebih dipercaya oleh konsumen dan investor. Meminimalkan risiko greenwashing  – Standar ini memastikan bahwa organisasi benar-benar melakukan pengurangan emisi, bukan sekadar membeli kredit karbon untuk menutupi emisi mereka. Mempermudah kepatuhan terhadap regulasi global  – Banyak negara kini semakin ketat dalam menetapkan kebijakan terkait perubahan iklim, dan penggunaan ISO 14068-1 dapat membantu perusahaan dalam memenuhi persyaratan tersebut. Tantangan dalam Penerapan ISO 14068-1 Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan ISO 14068-1 juga memiliki tantangan, antara lain: Biaya Implementasi yang Tinggi  – Proses pengukuran, pengurangan, dan verifikasi emisi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Kurangnya Pemahaman di Sektor Tertentu  – Beberapa industri mungkin masih memerlukan edukasi lebih lanjut tentang standar ini. Kesulitan dalam Menyesuaikan Proses Operasional  – Organisasi yang sebelumnya menggunakan PAS 2060 harus melakukan penyesuaian signifikan dalam cara mereka menangani emisi karbon. Kesimpulan ISO 14068-1:2023 merupakan langkah maju dalam memastikan bahwa klaim netralitas karbon didukung oleh proses yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan menggantikan PAS 2060, standar ini menekankan pentingnya pengurangan emisi sebagai langkah utama sebelum melakukan kompensasi karbon. Organisasi yang ingin tetap kompetitif dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan harus segera bersiap untuk mengadopsi standar ini. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat jangka panjang dari penerapan ISO 14068-1 akan sangat berharga bagi bisnis, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya UE untuk Mengurangi Birokrasi Pada 26 Februari 2025, Komisi Eropa meluncurkan Omnibus Package . Inisiatif penting ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan keberlanjutan dan mengurangi birokrasi. Paket ini berfokus pada undang-undang utama seperti Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),  dan EU Taxonomy . Komisi berupaya menyederhanakan kerangka kerja ini. Hal ini akan mempermudah bisnis untuk mematuhi peraturan dan membantu UE tetap kompetitif di tingkat global. Perubahan Utama dalam Omnibus Package Omnibus Package memperkenalkan perubahan signifikan pada arahan keberlanjutan utama. CSDDD , yang awalnya berlaku untuk seluruh rantai nilai, sekarang hanya terbatas pada pemasok langsung. Implementasinya diundur dari 2027 menjadi 2028. Selain itu, aturan tentang tanggung jawab perdata dan tinjauan uji tuntas tahunan telah dihapus atau diperpanjang. CSRD  juga mengalami revisi besar. Sebelumnya berlaku untuk perusahaan besar dengan 250+ karyawan , kini hanya mencakup bisnis dengan 1.000+ karyawan . Tanggal mulai yang semula ditetapkan pada 2025 kini ditunda selama dua tahun. Selain itu, persyaratan pengungkapan keberlanjutan dikurangi 70% . Perusahaan tidak lagi diwajibkan mengumpulkan data keberlanjutan dari pemasok yang memiliki kurang dari 1.000 karyawan . Perubahan ini mengurangi beban pelaporan. EU Taxonomy  juga mengalami perubahan. Kini, hanya perusahaan dengan minimal 1.000 karyawan  dan omzet €450 juta  atau lebih yang harus mematuhinya. Bank sekarang dapat menghitung Green Asset Ratios (GAR)  dengan lebih fleksibel. Mereka dapat mengecualikan perusahaan yang tidak tercakup dalam CSRD . Selain itu, kriteria "Do No Significant Harm" (DNSH)  kini lebih sederhana. Dampak pada Bisnis Upaya deregulasi ini diperkirakan akan membawa manfaat yang signifikan, terutama bagi perusahaan besar, UKM, dan institusi keuangan . Perusahaan besar  akan mendapatkan fleksibilitas lebih dalam kepatuhan serta pengurangan beban pelaporan. UKM , yang sebelumnya kesulitan dengan regulasi yang kompleks, kini dikecualikan dari banyak kewajiban. Perubahan ini membuat mereka lebih mudah untuk mematuhi aturan keberlanjutan. Institusi keuangan  juga akan mendapatkan manfaat karena mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam perhitungan investasi berkelanjutan dan pelaporan. Apa Selanjutnya? Proposal Omnibus Package  dari Komisi Eropa ini belum final dan harus disetujui oleh Parlemen Eropa  serta Dewan Uni Eropa . Badan legislatif ini akan membahas dan menyempurnakan proposal sebelum diimplementasikan. Perusahaan harus mulai bersiap dengan: Meninjau strategi kepatuhan  – untuk menyesuaikan dengan regulasi yang telah direvisi. Terlibat dalam diskusi dengan pemangku kepentingan  – untuk membantu membentuk aturan baru. Berkonsultasi dengan para ahli  – untuk memahami bagaimana perubahan ini memengaruhi bisnis mereka. Omnibus Package menandai perubahan besar dalam regulasi keberlanjutan UE. Ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebijakan yang ramah bisnis dengan komitmen lingkungan dan etika yang kuat. Seiring perkembangan situasi, perusahaan harus tetap mendapatkan informasi terbaru dan siap beradaptasi.

Waktu terus berjalan, dan dalam hitungan hari—tepatnya pada 2 April 2025—Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris akan mulai menerapkan aturan baru dalam Sustainability Disclosure Requirements (SDR) . Aturan ini diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya global melawan greenwashing , dengan menuntut transparansi lebih tinggi dalam investasi berkelanjutan. Bagi pelaku industri keuangan, ini bukan sekadar regulasi baru, melainkan sebuah game-changer  yang akan mengubah cara produk investasi berkelanjutan dikemas dan dipasarkan. Empat Label Baru: Tidak Ada Lagi Ruang untuk Greenwashing, Klaim Keberlanjutan Tanpa Bukti Aturan FCA memperkenalkan empat label keberlanjutan  yang akan membantu investor menilai sejauh mana suatu produk investasi benar-benar memenuhi standar ESG. Keempat label tersebut adalah: Sustainability Mixed Goals  – untuk investasi yang menggabungkan beberapa pendekatan keberlanjutan. Sustainability Improvers  – untuk investasi yang menargetkan peningkatan progresif dalam aspek lingkungan dan sosial. Sustainability Impact  – untuk investasi yang memiliki dampak nyata terhadap lingkungan atau masyarakat. Sustainability Focus  – untuk investasi yang minimal 70% asetnya berfokus pada keberlanjutan. Dengan skema ini, FCA memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi klaim keberlanjutan tanpa dasar . Setiap investasi yang ingin menyandang label ESG harus memiliki metodologi yang transparan, berbasis data, dan dapat diverifikasi. Dampak Besar bagi Industri Investasi Bagi industri keuangan, aturan ini menjadi ujian nyata. Banyak perusahaan investasi harus berpacu dengan waktu untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi kriteria baru ini. Regulasi FCA menuntut manajer investasi untuk tidak hanya mendefinisikan strategi keberlanjutan dengan lebih jelas tetapi juga menyusun laporan yang lebih transparan. Beberapa perusahaan investasi telah mulai menyesuaikan strategi portofolio mereka agar sesuai dengan salah satu dari empat label FCA. Ini menunjukkan bahwa regulasi baru ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah langkah revolusioner yang akan memengaruhi seluruh ekosistem investasi berkelanjutan . Greenwashing di Ambang Kejatuhan? Fenomena greenwashing telah menjadi masalah besar dalam dunia investasi. Banyak produk keuangan yang mengklaim “ramah lingkungan” atau “berkelanjutan” hanya untuk menarik investor, padahal tidak memiliki dampak nyata terhadap lingkungan atau sosial. FCA ingin mengakhiri praktik ini dengan regulasi yang lebih ketat dan sistem pelabelan yang lebih jelas. Namun, apakah aturan ini cukup untuk benar-benar menghapus greenwashing? Meskipun ini adalah langkah maju yang signifikan, industri keuangan global masih perlu bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa investasi berkelanjutan benar-benar membawa perubahan yang nyata. Kesimpulan: Standar Baru, Era Baru Dengan berlakunya aturan ini dalam waktu kurang dari satu bulan, pelaku industri keuangan tidak bisa lagi mengabaikan urgensi perubahan ini. Standar keberlanjutan kini bukan lagi sekadar janji, tetapi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dengan transparansi dan akuntabilitas. Para investor kini memiliki alat yang lebih jelas untuk menilai produk keuangan, sementara manajer investasi harus menyesuaikan strategi mereka agar tidak tertinggal. Era baru investasi berkelanjutan telah dimulai, dan hitungan mundur menuju regulasi FCA ini menjadi pengingat bahwa greenwashing tidak lagi memiliki tempat di masa depan industri keuangan.

Pengertian Social Compliance (Kepatuhan Sosial) Social compliance (kepatuhan sosial) merujuk pada langkah-langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan menjunjung prinsip keadilan dalam rantai pasok. Lebih dari sekadar kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, social compliance juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas sekitar serta aspek lingkungan. Dalam dunia bisnis modern, social compliance menjadi bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Perusahaan yang menerapkan social compliance berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang etis, tidak hanya di dalam organisasi mereka sendiri tetapi juga di seluruh rantai pasok dan distribusi. Dengan demikian, social compliance berfungsi sebagai standar etika yang memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-Prinsip Social Compliance Social compliance mengacu pada serangkaian prinsip yang bertujuan untuk menegakkan praktik kerja yang adil di berbagai industri. Prinsip-prinsip ini mencakup: Menyediakan kondisi kerja yang aman dan layak bagi pekerja Menghormati hak-hak tenaga kerja, termasuk kebebasan berserikat Menghindari diskriminasi dalam bentuk apa pun Mencegah pekerja anak dan kerja paksa Membayar upah yang adil sesuai dengan standar industri dan hukum yang berlaku Memastikan bahwa bahan baku dan proses produksi tidak mencemari lingkungan Mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di setiap wilayah operasional Audit Social Compliance Dalam skala global, banyak perusahaan memiliki rantai pasok yang tersebar di berbagai negara, membuat pengawasan terhadap standar etika kerja menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, audit social compliance menjadi alat penting untuk memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis mematuhi standar yang telah ditetapkan. Audit ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menilai kepatuhan sebuah perusahaan terhadap berbagai aspek ketenagakerjaan dan lingkungan. Beberapa jenis audit yang paling umum digunakan dalam social compliance adalah: SA8000  – Standar yang dikembangkan oleh Social Accountability International (SAI) untuk memastikan perlindungan tenaga kerja dari diskriminasi, eksploitasi anak, serta menjamin lingkungan kerja yang aman dan upah yang adil. Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code  – Kerangka kerja yang memberikan panduan bagi perusahaan dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kondisi sosial di rantai pasok global. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)  – Meskipun bukan audit, CSRD menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan kepatuhan terhadap standar sosial dan keberlanjutan. Hubungan Social Compliance dengan Standar ILO Banyak perusahaan menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan mereka sesuai dengan praktik terbaik global. Beberapa prinsip utama yang diadopsi dari standar ILO meliputi: Kebebasan berserikat dan hak untuk bernegosiasi secara kolektif Penghapusan kerja paksa dan pekerja anak Kesetaraan kesempatan dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan Pemberian upah yang adil dan setara untuk pekerjaan dengan nilai yang sama Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua pekerja Memberikan hak kepada pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Manfaat Social Compliance bagi Bisnis Menerapkan social compliance memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa manfaat utamanya adalah: Meningkatkan reputasi perusahaan  – Konsumen semakin sadar akan praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan mereka cenderung memilih merek yang mematuhi standar sosial dan lingkungan. Membangun hubungan yang lebih baik dengan pemasok dan pemangku kepentingan  – Kepatuhan terhadap standar sosial membantu menciptakan rantai pasok yang lebih transparan dan berkelanjutan. Mengurangi risiko hukum dan reputasi  – Dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum dan dampak negatif dari pemberitaan buruk. Meningkatkan daya saing dan akses pasar  – Banyak perusahaan dan investor global mewajibkan pemasok mereka untuk memenuhi standar social compliance agar dapat bekerja sama. Mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang  – Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja dan lingkungan cenderung lebih stabil dan berkelanjutan dalam operasinya. Cara Menerapkan Social Compliance dalam Bisnis Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar social compliance, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut: Menyusun kode etik dan kebijakan social compliance  – Perusahaan harus memiliki pedoman tertulis yang mencakup standar ketenagakerjaan, hak-hak pekerja, keselamatan kerja, dan tanggung jawab lingkungan. Melatih karyawan dan manajemen  – Kesadaran dan pemahaman terhadap social compliance perlu ditanamkan dalam seluruh lini organisasi melalui pelatihan rutin. Melakukan audit internal dan eksternal  – Pemeriksaan berkala oleh auditor internal maupun pihak ketiga membantu memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Menerapkan sistem pelaporan dan pengawasan  – Memberikan jalur komunikasi bagi pekerja untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut mendapatkan represaliasi. Berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan  – Perusahaan perlu terus memperbarui kebijakan dan praktiknya agar tetap selaras dengan regulasi dan tren global. Kesimpulan Social compliance bukan sekadar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan standar dan sertifikasi yang relevan, perusahaan dapat membangun bisnis yang lebih berkelanjutan, meningkatkan reputasi, dan menciptakan dampak positif bagi pekerja serta masyarakat secara keseluruhan. Di era bisnis yang semakin transparan, social compliance menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif di pasar global.

Tahun 2025 menjadi titik balik penting bagi industri organik global. Dengan semakin ketatnya regulasi, meningkatnya kesadaran konsumen, serta pertumbuhan pasar yang pesat, sektor ini tidak hanya menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan tetapi juga menegaskan perannya dalam keberlanjutan lingkungan. Melalui artikel ini, kita akan membahas faktor-faktor utama yang membentuk lanskap industri organik di tahun 2025 serta bagaimana pelaku industri, khususnya di Indonesia, dapat beradaptasi dan mengambil manfaat dari perkembangan ini. Regulasi Baru Uni Eropa: Memastikan Integritas Produk Organik Salah satu perubahan besar di tahun 2025 adalah implementasi regulasi baru Uni Eropa (Regulation (EU) 2018/848), yang mulai berlaku sejak 1 Januari. Regulasi ini memperketat standar sertifikasi dan meningkatkan pengawasan terhadap produk organik yang dipasarkan di Eropa. Bagi eksportir, termasuk Indonesia, ini berarti semua produk organik harus mematuhi standar keterlacakan yang lebih ketat serta pemisahan unit produksi organik dan non-organik. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik penipuan dalam rantai pasokan. Bagi pelaku usaha organik di Indonesia yang ingin memasuki pasar Eropa, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi krusial. Hal ini bukan hanya tentang memenuhi persyaratan legal, tetapi juga membangun kepercayaan pasar terhadap kualitas dan keaslian produk organik Indonesia. Pertumbuhan Pesat Pasar Organik Global: Momentum yang Tidak Boleh Terlewat Seiring dengan perubahan regulasi, pasar makanan organik global mengalami pertumbuhan eksponensial. Diperkirakan pasar ini akan mencapai USD 546,97 juta pada tahun 2032 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,6%. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan serta keberlanjutan lingkungan. Bagi produsen dan eksportir organik di Indonesia, ini merupakan peluang emas. Permintaan akan produk organik semakin meningkat, tidak hanya di pasar Eropa tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya. Keunggulan geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya pertanian memberikan potensi besar bagi negara ini untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasokan global produk organik. Keberhasilan Indonesia dalam Ekspor Produk Organik Indonesia telah membuktikan potensinya dalam pasar global dengan mencatat transaksi senilai USD 6,02 juta di pameran Biofach Jerman, salah satu pameran produk organik terbesar di dunia. Ini menandakan bahwa produk organik Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dan diterima dengan baik oleh pasar internasional. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi ini, pelaku usaha harus terus meningkatkan kualitas produk serta memastikan bahwa proses produksi mereka sesuai dengan regulasi internasional. Kolaborasi Global dalam Konferensi Internasional Organik Di tengah pesatnya perkembangan industri organik, berbagai forum internasional menjadi sarana penting untuk berbagi pengetahuan dan menjalin kolaborasi. Salah satu acara yang patut menjadi perhatian adalah Konferensi Internasional ke-3 tentang Pertanian Organik di Daerah Tropis (OrgaTrop 2025) yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada September 2025. Konferensi ini akan menjadi wadah bagi ilmuwan, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk membahas sistem pertanian organik, kerangka regulasi, serta inovasi teknologi dalam sektor ini. Dengan menjadi tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmennya dalam pengembangan industri organik dan memperkuat posisinya di panggung internasional. Peningkatan Lahan dan Pasar Organik: Indikator Pertumbuhan yang Positif Selain pertumbuhan permintaan, sektor pertanian organik juga mengalami ekspansi dalam hal lahan. Pada tahun 2023, luas lahan pertanian organik global meningkat sebesar 2,5 juta hektar, mencapai hampir 99 juta hektar. Ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sejalan dengan itu, pasar makanan organik diprediksi terus tumbuh, dari USD 228,84 miliar pada 2024 menjadi USD 593,98 miliar pada 2033, dengan CAGR sebesar 11,18%. Ini bukan hanya sekadar tren, tetapi sebuah transformasi fundamental dalam cara manusia memproduksi dan mengonsumsi makanan. Benih Organik: Fondasi Pertanian Berkelanjutan Perkembangan industri organik tidak terlepas dari sektor hulu, yaitu benih organik. Pasar benih organik global diperkirakan bernilai USD 5,20 miliar pada tahun 2025 dan akan terus meningkat hingga USD 12,50 miliar pada tahun 2035. Ini menandakan meningkatnya permintaan terhadap bahan baku yang murni dan bebas dari rekayasa genetika. Bagi petani dan perusahaan agribisnis di Indonesia, investasi dalam benih organik yang berkualitas dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan hasil panen serta daya saing di pasar global. Platform Bisnis dan Kolaborasi dalam Expo dan Organic Week Selain forum akademik dan regulasi, sektor organik juga semakin mendapatkan perhatian dalam berbagai pameran dagang. Global Organic Produce Expo 2025 di Florida serta Organic Week 2025 yang diselenggarakan oleh Organic Trade Association menjadi ajang penting bagi pelaku industri untuk menjalin kemitraan bisnis dan memahami tren terbaru. Acara seperti ini menawarkan peluang besar bagi pelaku usaha organik Indonesia untuk memperluas jaringan, menemukan mitra dagang, serta mendapatkan wawasan tentang inovasi dan strategi pemasaran global. Peran Peterson dalam Mendukung Industri Organik Dalam menghadapi kompleksitas regulasi dan tuntutan pasar global, Peterson hadir sebagai mitra yang membantu memastikan bahwa produk organik memenuhi standar internasional. Melalui layanan sertifikasi dan konsultasi keberlanjutan, Peterson mendukung produsen dalam meningkatkan transparansi dan kualitas produk mereka. Dengan pendekatan yang berbasis kepatuhan regulasi dan integritas produk, Peterson tidak hanya membantu produsen organik dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas, tetapi juga turut serta dalam menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan: Mengoptimalkan Peluang di Industri Organik Tahun 2025 Tahun 2025 adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan bagi industri organik. Dengan regulasi yang semakin ketat, pasar yang berkembang pesat, serta dukungan dari berbagai forum internasional, industri ini menawarkan peluang besar bagi para pelaku usaha yang siap beradaptasi. Indonesia, dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah dan rekam jejak yang semakin baik dalam ekspor produk organik, memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam industri ini. Namun, kesuksesan hanya bisa diraih dengan komitmen terhadap kualitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi seperti Peterson. Dengan memahami lanskap industri organik secara menyeluruh dan mengambil langkah strategis yang tepat, para pelaku usaha di Indonesia dapat memanfaatkan tren ini untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada keberlanjutan global.

Isu Karbon di 2025 Memasuki tahun 2025, isu karbon semakin menjadi perhatian utama dalam agenda global. Perubahan iklim yang semakin nyata, tekanan dari komunitas internasional, dan komitmen berbagai negara untuk mencapai net-zero emission membuat isu karbon tidak bisa lagi diabaikan. Artikel ini akan membahas perkembangan terbaru terkait isu karbon, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, artikel ini juga akan menyoroti peran Indonesia, termasuk peluncuran perdagangan karbon internasional melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon), yang telah menjadi langkah signifikan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Perkembangan Terkini Kebijakan Karbon Global Pada tahun 2025, banyak negara diharapkan telah menerapkan kebijakan karbon yang lebih ketat. Beberapa perkembangan terkini yang patut diperhatikan antara lain: Implementasi Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa : Mulai 2026, UE akan memberlakukan pajak karbon pada impor barang yang memiliki jejak karbon tinggi. Ini mendorong negara-negara eksportir, termasuk Indonesia, untuk mempercepat transisi ke energi bersih. Net-Zero Commitment : Lebih dari 130 negara telah berkomitmen untuk mencapai net-zero emission pada pertengahan abad ini. Tahun 2025 menjadi tonggak penting untuk mengevaluasi kemajuan mereka. Peran KTT Iklim COP30 : Konferensi iklim global pada 2025 diharapkan menjadi momen krusial untuk mengevaluasi komitmen negara-negara dalam menurunkan emisi karbon. Tantangan dalam Pengurangan Emisi Karbon Meski banyak kemajuan, beberapa tantangan masih menghambat upaya pengurangan emisi karbon: Transisi Energi yang Tidak Merata : Negara-negara berkembang masih bergantung pada energi fosil karena keterbatasan teknologi dan pendanaan. Deforestasi dan Degradasi Lahan : Meski ada upaya reboisasi, laju deforestasi di beberapa wilayah masih tinggi, terutama untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan. Ketergantungan pada Industri Berbasis Karbon : Sektor seperti transportasi, manufaktur, dan pertambangan masih menjadi penyumbang emisi karbon terbesar. Peluang dan Inovasi dalam Pengelolaan Karbon Di tengah tantangan, ada beberapa peluang dan inovasi yang bisa dimanfaatkan: Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) : Teknologi ini semakin berkembang dan diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi emisi dari industri berat. Pasar Karbon dan Carbon Trading : Mekanisme perdagangan karbon semakin matang, memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi. Energi Terbarukan : Biaya energi surya dan angin terus menurun, membuatnya lebih terjangkau dan kompetitif dibandingkan energi fosil. Green Finance : Investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan semakin meningkat, didukung oleh instrumen keuangan seperti green bonds dan sustainability-linked loans. Peran Indonesia dalam Isu Karbon Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memegang peran krusial dalam pengurangan emisi karbon. Beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain: Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) : Kebijakan ini mulai diimplementasikan untuk mendorong pengurangan emisi melalui mekanisme pasar. Restorasi Gambut dan Reboisasi : Program seperti BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) terus digalakkan untuk memulihkan ekosistem yang berperan sebagai penyerap karbon. Transisi ke Energi Bersih : Pemerintah menargetkan 23% bauran energi terbarukan pada 2025, meski tantangan infrastruktur dan pendanaan masih menjadi kendala. IDX Carbon: Kontribusi dan Perkembangan di Tahun 2025 Pada tahun 2025, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya pengurangan emisi karbon melalui peluncuran perdagangan karbon internasional. Pada 20 Januari 2025, Indonesia resmi memulai perdagangan karbon internasional melalui platform Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon). Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta implementasi Pasal 6.2 dan 6.4 dari Perjanjian Paris. a. Volume Perdagangan yang Meningkat Hingga 17 Januari 2025, total volume perdagangan unit karbon di IDXCarbon mencapai 1.131.000 ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e), dengan nilai transaksi sebesar Rp56,86 miliar. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme pasar terhadap mekanisme perdagangan karbon. b. Proyek-proyek Karbon yang Terdaftar Pada awal tahun 2025, IDXCarbon mencatat penambahan tiga proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), termasuk proyek PLTGU Priok Blok 4 dengan penurunan emisi terverifikasi 763.653 tCO₂e (tahun vintage 2021), proyek PLTGU Grati Blok 2 dengan penurunan emisi terverifikasi 407.390 tCO₂e (tahun vintage 2021), dan proyek konversi pembangkit di PLN NP UP Muara Tawar dengan penurunan emisi terverifikasi 30.000 tCO₂e (tahun vintage 2023). c. Tantangan yang Dihadapi Meski telah mencapai beberapa kemajuan, IDX Carbon masih menghadapi tantangan seperti harmonisasi regulasi perpajakan yang dianggap belum optimal dalam mendorong sektor perdagangan karbon. Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menekankan pentingnya kepastian hukum dan perbaikan peraturan perpajakan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Selain itu, percepatan pengesahan rancangan undang-undang terkait energi baru dan terbarukan diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi sektor energi terbarukan dan perdagangan karbon. d. Implementasi Pajak Karbon Implementasi pajak karbon juga menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Pajak karbon dikenakan kepada wajib pajak yang membeli barang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan minimal Rp30 per kilogram CO₂ ekuivalen (CO₂e). Pada tahun 2025 dan seterusnya, pemerintah merencanakan implementasi pajak karbon secara penuh dan perluasan sektor pajak karbon. e. Tantangan di Sektor Pertambangan Emisi karbon tetap menjadi tantangan utama di sektor pertambangan. Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) menyatakan bahwa industri pertambangan perlu terus berupaya mengurangi emisi karbon untuk mencapai target keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan Pada 2025, isu karbon akan terus menjadi fokus utama dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Tantangan besar masih ada, tetapi peluang untuk berinovasi dan berkolaborasi juga terbuka lebar. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, perlu memperkuat komitmen dan aksinya untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Keberadaan IDX Carbon dan implementasi pajak karbon menjadi bukti nyata bahwa mekanisme pasar dan kebijakan fiskal dapat menjadi alat efektif untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Referensi: Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2023 Kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2025 Data International Energy Agency (IEA) terkait transisi energi global Berkas.DPR.go.id Antaranews.com Emedia.DPR.go.id MediaKeuangan.Kemenkeu.go.id Teropongbisnis.id