Hasil Pencarian

Bagaimana Perjanjian Perdagangan Bebas antara Uni Eropa dan Indonesia dapat memperkuat hubungan ekonomi, keberlanjutan, dan kerja sama jangka panjang Komisi Eropa secara resmi mengumumkan keberhasilan penyelesaian negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Uni Eropa dan Indonesia. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam memperdalam kemitraan ekonomi kedua pihak, membuka jalan menuju kerja sama perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan yang lebih kuat. Perjanjian yang dikenal dengan nama resmi EU–Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) ini bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan, membuka akses pasar, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Meskipun negosiasi telah selesai, naskah perjanjian akan melalui proses revisi hukum dan penerjemahan, sebelum akhirnya diratifikasi oleh kedua pihak. Fitur Utama dari Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Indonesia Menurut siaran pers resmi Komisi Eropa ( IP_25_2168 ), perjanjian ini dirancang sebagai kerangka perdagangan yang komprehensif, seimbang, dan modern , yang mencakup: Perdagangan barang:  Penghapusan tarif untuk lebih dari 98% pos tarif , di mana sekitar 80% akan diliberalisasi segera setelah perjanjian berlaku. Perdagangan jasa dan investasi:  Akses pasar yang lebih kuat serta kepastian hukum bagi pelaku usaha di kedua wilayah. Kerja sama kepabeanan dan aturan asal barang:  Prosedur yang lebih sederhana untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perdagangan. Peraturan teknis:  Mencakup standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS), hambatan teknis perdagangan (TBT), serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Tata kelola yang baik dan transparansi:  Memuat prinsip persaingan yang adil dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas:  Mendukung partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM) serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perjanjian ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip transparansi, keberlanjutan, dan perdagangan yang adil. Peluang bagi Indonesia di Bawah Perjanjian Ini Bagi Indonesia, penyelesaian negosiasi ini merupakan peluang strategis untuk memperluas jangkauan ekonomi ke salah satu pasar terbesar di dunia. Dengan adanya pengurangan tarif dan peningkatan kerja sama investasi, ekspor Indonesia — seperti tekstil, alas kaki, mesin, dan produk pertanian — berpotensi lebih kompetitif di pasar Uni Eropa. Selain itu, EU–Indonesia Free Trade Agreement juga menghadirkan kepastian regulasi yang lebih jelas, sehingga dapat memperkuat kemitraan jangka panjang dengan investor Eropa. Bab tentang kerja sama dan pembangunan kapasitas akan membantu lembaga dan pelaku usaha Indonesia meningkatkan daya saing melalui transfer pengetahuan dan dukungan teknis. Dalam jangka panjang, EU–Indonesia CEPA membuka jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor serta menyesuaikan standar produksi nasional dengan prinsip keberlanjutan dan kualitas global. Tantangan Implementasi yang Perlu Diperhatikan Meski memiliki potensi besar, implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan yang harus diantisipasi: Penyelarasan regulasi:  Kedua pihak perlu memastikan harmonisasi antara peraturan nasional dan standar Uni Eropa agar penerapan berjalan lancar. Partisipasi UKM:  Pelaku usaha kecil membutuhkan dukungan berupa pelatihan, sertifikasi, dan akses pembiayaan untuk bisa menikmati manfaat perjanjian ini. Kesiapan kelembagaan:  Lembaga pemerintah dan mitra bisnis perlu memperkuat koordinasi, terutama dalam prosedur bea cukai dan pertukaran data digital. Proses ratifikasi:  Perjanjian ini masih harus melewati tahapan persetujuan formal di Uni Eropa dan Indonesia sebelum dapat diberlakukan. Menangani tantangan-tantangan tersebut akan memastikan bahwa kemitraan Uni Eropa–Indonesia  memberikan manfaat yang seimbang bagi dunia usaha, pekerja, dan masyarakat. Langkah ke Depan untuk Kemitraan EU–Indonesia Menjelang tahap ratifikasi, dialog yang konstruktif antara kedua pihak menjadi kunci. Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Indonesia akan memberikan hasil optimal apabila didukung oleh kepercayaan, transparansi, dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Perusahaan yang sejak dini memperkuat sistem kepatuhan — seperti penelusuran rantai pasok, jaminan kualitas, dan pelaporan keberlanjutan — akan berada pada posisi yang lebih siap untuk memanfaatkan peluang ketika perjanjian mulai berlaku. Perjanjian perdagangan ini juga menjadi contoh penting bahwa perdagangan terbuka dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan global yang adil dan tangguh. Kesimpulan Penyelesaian negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Indonesia  menandai langkah besar dalam memperkuat hubungan ekonomi antara kedua pihak. Perjanjian ini menjadi fondasi bagi kemitraan ekonomi yang terbuka, adil, dan berkelanjutan. Meskipun proses hukum dan politik masih berlanjut, arah kerja sama kini semakin jelas: menjadikan perjanjian ini sebagai platform untuk pertumbuhan yang inklusif dan jangka panjang. Dengan persiapan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat memanfaatkan kemitraan ini untuk memperkuat daya saing serta memimpin agenda perdagangan berkelanjutan di kawasan. Source: European Commission – Press Release IP_25_2168 , September 2025.

Bagaimana penundaan regulasi deforestasi Uni Eropa memengaruhi keberlanjutan dan rantai pasok global Regulasi Deforestasi Uni Eropa ( EUDR ) diperkenalkan untuk mencegah masuknya produk yang terkait dengan deforestasi ke pasar Eropa. Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk membuktikan bahwa komoditas seperti minyak sawit, kopi, kakao, kedelai, dan kayu  tidak berasal dari lahan hasil deforestasi. Namun, Komisi Eropa kini mempertimbangkan untuk menunda penerapan regulasi ini selama satu tahun , menggeser tanggal penerapannya menjadi Desember 2025 . Penundaan ini dimaksudkan agar perusahaan dan negara anggota Uni Eropa memiliki waktu lebih untuk mempersiapkan diri, namun juga menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku industri, pembuat kebijakan, dan organisasi lingkungan. Meskipun Komisi beralasan bahwa waktu tambahan dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem IT dan membantu petani kecil beradaptasi, banyak pihak menilai langkah ini justru menjadi kemunduran bagi kepemimpinan Eropa dalam upaya global melindungi hutan dan menanggulangi perubahan iklim. Kekhawatiran Bisnis dan Lingkungan terhadap Penundaan EUDR Beberapa perusahaan besar—seperti Nestlé, Mars, Ferrero , dan Olam Agri —secara terbuka mendesak Uni Eropa untuk tidak menunda regulasi tersebut. Dalam pernyataan bersama, mereka memperingatkan bahwa penundaan ini dapat melemahkan kepercayaan terhadap komitmen Eropa dalam keberlanjutan  dan menghambat kemajuan yang telah dicapai perusahaan dalam menerapkan rantai pasok yang transparan dan etis. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berinvestasi besar dalam teknologi pelacakan rantai pasok, pemetaan satelit, dan audit pemasok agar sesuai dengan standar EUDR. Mereka menilai bahwa penundaan kebijakan hanya akan menciptakan ketidakpastian dan menurunkan semangat bagi pelaku usaha lain untuk berinvestasi dalam praktik berkelanjutan. Organisasi lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka menegaskan bahwa setiap penundaan membawa konsekuensi nyata terhadap hutan dan komunitas lokal , karena praktik tidak berkelanjutan masih terus berlangsung, terutama di wilayah tropis yang rentan terhadap ekspansi pertanian. Para aktivis menekankan bahwa EUDR bukan sekadar regulasi perdagangan, melainkan juga tanggung jawab moral . Menunda penerapan regulasi ini dapat memberi sinyal negatif bahwa Uni Eropa belum siap mengambil langkah tegas untuk melindungi iklim dan keanekaragaman hayati.ut its willingness to act decisively on climate and biodiversity protection. Tantangan Implementasi Di sisi lain, sebagian pemangku kepentingan, termasuk negara anggota Uni Eropa dan produsen kecil, mengakui adanya tantangan nyata dalam memenuhi persyaratan EUDR. Persyaratan seperti pemetaan geolokasi, pelaporan data, dan pelacakan asal bahan baku  menjadi hambatan besar bagi petani kecil di negara berkembang. Komisi Eropa menyadari hal ini dan tengah meninjau berbagai langkah dukungan, seperti penyediaan bantuan teknis, sistem digital, serta fleksibilitas transisi bagi negara yang menunjukkan kemajuan nyata. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara ambisi lingkungan dan kesiapan ekonomi—agar regulasi tetap efektif, adil, dan inklusif. Langkah ke Depan Perdebatan mengenai penundaan EUDR mencerminkan tantangan yang lebih luas: bagaimana menjadikan keberlanjutan sebagai hal yang dapat diterapkan secara nyata di rantai pasok global yang kompleks.  Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan produsen  menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara tujuan lingkungan dan kelangsungan ekonomi. Meskipun penerapannya mungkin tertunda, perusahaan yang terus memperkuat transparansi, keterlacakan, dan tanggung jawab sosial akan berada pada posisi yang lebih siap untuk masa depan. Keberlanjutan kini bukan lagi pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab bisnis yang modern dan beretika. Fokus utama tetap pada memastikan bahwa perdagangan global memberikan manfaat bagi manusia dan planet ini . Kesimpulan Perdebatan mengenai penundaan EUDR  menegaskan satu hal penting: kemajuan menuju keberlanjutan membutuhkan kebijakan yang konsisten, komitmen yang kuat, dan tindakan nyata.  Waktu tambahan mungkin bermanfaat bagi sebagian pihak, namun dunia tidak bisa terus kehilangan momentum dalam melindungi hutan dan menghadapi perubahan iklim. Pelaku usaha, regulator, dan masyarakat memiliki tujuan bersama: memastikan bahwa rantai pasok global menjadi lebih efisien sekaligus lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pantau terus pembaruan berikutnya terkait perkembangan EUDR dan upaya menuju rantai pasok berkelanjutan di Eropa dan seluruh dunia. Sumber: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/nestle-others-warn-eu-law-delays-are-endangering-forests-worldwide-2025-10-03/ https://www.globalcompliancenews.com/2025/10/02/https-insightplus-bakermckenzie-com-bm-consumer-goods-retail_1-european-union-commission-considering-delaying-eudr-application-for-another-year_09242025/ https://www.esgtoday.com/nestle-mars-other-companies-warn-against-proposed-delay-to-eus-supply-chain-deforestation-law/

Membuka Akses Sertifikasi Hutan yang Lebih Inklusif dan Efisien bagi Pelaku Skala Kecil Pada 18 Juli 2025, Forest Stewardship Council (FSC) secara resmi mengesahkan Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard (AP RFSS)  sebagai standar penuh untuk pengelolaan hutan. Standar ini berlaku mulai 1 Juli 2025, menggantikan status pilot yang telah diuji sejak 2021 di Indonesia, Vietnam, Thailand, dan India. AP RFSS dirancang khusus untuk petani dan pengelola hutan skala kecil, sebagai upaya menjembatani tantangan sertifikasi yang selama ini dirasakan terlalu rumit dan mahal oleh pelaku usaha berskala kecil.   Mengapa AP RFSS Penting? Banyak petani hutan di kawasan Asia-Pasifik hanya mengelola lahan di bawah 5 hektar, dengan keterbatasan sumber daya dan akses terhadap informasi teknis. Standar FSC konvensional sering kali dinilai terlalu kompleks bagi mereka. AP RFSS hadir untuk menjawab tantangan ini, melalui pendekatan yang lebih relevan dan realistis. Beberapa keunggulan utama standar ini antara lain: Penggunaan bahasa yang mudah dipahami Persyaratan yang lebih sederhana dan fleksibel Proses audit yang lebih efisien dan terjangkau Fokus pada praktik keberlanjutan yang bisa diterapkan di lapangan Dengan pendekatan tersebut, AP RFSS memungkinkan lebih banyak petani kecil untuk terlibat dalam pengelolaan hutan secara bertanggung jawab dan tersertifikasi.   Hasil Positif dari Masa Uji Coba Selama masa uji coba sejak 2021, AP RFSS telah menunjukkan capaian yang menjanjikan: Lebih dari 68 audit telah dilakukan di empat negara Sekitar 57.000 hektar lahan petani telah berhasil tersertifikasi di Indonesia dan Vietnam Standar ini dinilai lebih sesuai dengan kondisi lapangan oleh banyak kelompok tani Membuka peluang untuk sertifikasi produk non-kayu (NTFP) dan jasa lingkungan (ecosystem services) Keberhasilan ini menjadi dasar kuat bagi FSC untuk mengesahkan AP RFSS sebagai standar resmi bagi petani kecil di Asia-Pasifik.   Peluang Strategis bagi Indonesia Sebagai negara dengan potensi kehutanan rakyat yang besar, Indonesia dapat mengambil manfaat signifikan dari penerapan AP RFSS, terutama bagi: Kelompok Tani Hutan (KTH) Koperasi kehutanan dan agroforestri Pelaku perhutanan sosial dan pengelola hutan adat Dengan adanya standar yang lebih adaptif ini, pelaku skala kecil dapat lebih mudah memenuhi permintaan pasar akan produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok global yang makin menuntut transparansi dan kepatuhan.   Peran Peterson Solutions (Indonesia) Sebagai mitra terpercaya dalam layanan keberlanjutan dan sertifikasi, Peterson Solutions (Indonesia) siap mendampingi organisasi, koperasi, maupun pelaku usaha kehutanan yang ingin menerapkan dan mendapatkan sertifikasi FSC melalui AP RFSS. Kami menyediakan layanan berikut: 1. Pendampingan teknis untuk pemenuhan standar AP RFSS Kami membantu menyusun dokumentasi, prosedur, dan praktik yang sesuai dengan indikator standar. 2. Pelatihan untuk petani dan kelompok pengelola hutan Materi pelatihan kami disusun secara praktis dan mudah dipahami, sehingga dapat diterapkan langsung di lapangan. 3. Simulasi audit dan persiapan sertifikasi Kami melakukan audit internal (mock audit) untuk memastikan kesiapan sebelum menjalani audit resmi. 4. Pengembangan usaha produk hutan non-kayu dan jasa ekosistem Kami membantu mengidentifikasi potensi dan strategi pengelolaan berkelanjutan yang dapat memberikan nilai tambah bagi petani kecil. Dengan pendekatan yang kontekstual dan pengalaman lapangan yang kuat, Peterson Solutions (Indonesia) berkomitmen menjadikan proses sertifikasi FSC lebih mudah diakses, relevan, dan berdampak nyata bagi petani serta komunitas lokal.   Source: https://fsc.org/en/newscentre/general-news/asia-pacific-regional-forest-stewardship-standard-for-smallholders-now-an

Latar Belakang: Membangun Fondasi Perencanaan Lingkungan yang Terpadu Sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Indonesia menetapkan dua regulasi penting: PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  dan PP No. 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Kedua kebijakan ini saling melengkapi: PP 22/2021 mengatur pelaksanaan teknis (seperti Amdal dan izin lingkungan), sementara PP 26/2025 memperkuat perencanaan strategis jangka panjang melalui RPPLH (Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dengan pendekatan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, PP No. 26 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen penting dalam menjembatani visi lingkungan hidup berkelanjutan dengan praktik pembangunan nasional dan daerah. Perbedaan Utama antara PP No. 22 Tahun 2021 dan PP No. 26 Tahun 2025 Kategori PP No. 22 Tahun 2021 PP No. 26 Tahun 2025 Fokus Regulasi Penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perizinan lingkungan Perencanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan RPPLH Tujuan Menyediakan dasar hukum untuk Amdal, UKL-UPL, dan mekanisme pengendalian lingkungan Menjadi acuan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan lingkungan Instrumen Utama Amdal, UKL-UPL, SPPL, baku mutu, pemantauan lingkungan RPPLH Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Pendekatan Berbasis izin dan pelaporan kegiatan usaha/kegiatan Berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ekoregion Peran Pemerintah Daerah Melaksanakan persetujuan lingkungan dan pengawasan kegiatan Menyusun dan menetapkan RPPLH Daerah sebagai acuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan daerah Integrasi dalam Tata Ruang Tidak secara eksplisit menjadi acuan RTRW RPPLH wajib diintegrasikan ke dalam RTRW dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Koordinasi Antarinstansi Fokus pada pengawasan dan perizinan oleh KLHK dan pemerintah daerah Mendorong sinergi antara KLHK, Kementerian/Lembaga sektoral, dan pemerintah daerah dalam perencanaan lingkungan Pengawasan Pengawasan terhadap kegiatan usaha/kegiatan berbasis izin Pengawasan terhadap pelaksanaan RPPLH dan evaluasi berkala setiap lima tahun Apa yang Diperbarui dan Diperkuat dalam PP No. 26 Tahun 2025? Perencanaan sebagai Fondasi PP ini memperkuat perencanaan lingkungan hidup agar tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan di semua tingkat pemerintahan. Daya Dukung dan Ekoregion PP 26/2025 memperkenalkan pendekatan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan , serta menyelaraskannya dengan kondisi ekoregion untuk memastikan pembangunan selaras dengan kapasitas lingkungan. Integrasi dengan RTRW dan KLHS RPPLH ditetapkan sebagai rujukan dalam penyusunan RTRW  dan pelaksanaan KLHS , menjadikan aspek lingkungan tidak lagi terpisah dari tata ruang dan perencanaan sektoral. Evaluasi dan Pelaporan Setiap RPPLH harus dievaluasi setiap 5 tahun , dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbarui dokumen serta menilai efektivitas pelindungan dan pengelolaan lingkungan. Mengapa Ini Penting? Konsistensi Antara Izin dan Perencanaan Dengan adanya dua regulasi ini, pemerintah memiliki dasar yang jelas antara perencanaan strategis (RPPLH) dan implementasi teknis (izin lingkungan). Memperkuat Kepastian Hukum RPPLH menjadi instrumen sahih untuk menyaring rencana pembangunan agar sesuai dengan kapasitas lingkungan, sehingga meminimalkan konflik pemanfaatan ruang. Pembangunan yang Lebih Terkendali Integrasi RPPLH dalam tata ruang membantu mencegah ekspansi yang merusak lingkungan dan mendorong penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan PP No. 26 Tahun 2025 merupakan langkah maju dalam penguatan kerangka kebijakan lingkungan hidup Indonesia. Dengan mendampingi PP No. 22 Tahun 2021, regulasi ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan nasional dan daerah memiliki pijakan lingkungan yang kuat, terencana, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor terkait menjadi kunci untuk memastikan bahwa RPPLH tidak hanya menjadi dokumen, tetapi alat pengarah pembangunan masa depan Indonesia yang lebih hijau dan resilien.

Memahami Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Uni Eropa telah mengadopsi EU Deforestation Regulation (EUDR)  sebagai bagian dari European Green Deal  untuk mengurangi jejak deforestasi global. Regulasi ini mewajibkan bahwa produk yang dipasarkan atau diekspor ke Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020 . Regulasi ini mencakup tujuh komoditas utama: minyak sawit, kakao, kopi, kedelai, karet, kayu, dan sapi , termasuk produk turunannya seperti furnitur, kulit, dan makanan olahan. Jadwal Implementasi dan Panduan Teknis Awalnya ditetapkan mulai 30 Desember 2024 untuk perusahaan besar  dan 30 Juni 2025 untuk UKM , namun Komisi Eropa telah memperpanjang tenggat waktu berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan: 30 Desember 2025  untuk pelaku usaha besar 30 Juni 2026  untuk usaha kecil dan menengah (UKM) Sebagai pelengkap, panduan teknis terbaru dirilis pada April 2025  untuk menyederhanakan pelaporan dan mengurangi biaya kepatuhan hingga 30%. Sistem Uji Tuntas Digital Seluruh pelaku usaha yang menempatkan produk dalam cakupan EUDR ke pasar UE wajib mengirimkan Pernyataan Uji Tuntas (Due Diligence Statement)  secara digital melalui EU Information System . Pernyataan ini harus mencakup: Data geolokasi dari area produksi Volume dan jenis produk Bukti asal yang bebas deforestasi Kepatuhan terhadap hukum di negara asal produksi Pernyataan ini bersifat legal dan dapat diverifikasi oleh otoritas negara anggota Uni Eropa. Pengawasan Berbasis Risiko Komisi Eropa akan mengklasifikasikan negara asal komoditas dalam tiga tingkat risiko: rendah, standar, dan tinggi . Kategori risiko ini akan menentukan seberapa dalam tingkat verifikasi dan dokumentasi yang dibutuhkan. Indonesia—bersama negara produsen utama lainnya seperti Brasil dan Malaysia—diperkirakan akan menjadi fokus utama, khususnya untuk komoditas yang memiliki riwayat deforestasi. Apa Dampaknya bagi Indonesia? Sebagai salah satu eksportir terbesar minyak sawit, karet, dan kopi di dunia, Indonesia akan terdampak langsung oleh EUDR. Namun, hal ini juga membuka peluang untuk: Meningkatkan transparansi rantai pasok , khususnya untuk komoditas berbasis lahan hutan Mendorong standar keberlanjutan  di kalangan produsen, koperasi, dan eksportir Mengakses pembiayaan hijau  melalui inisiatif berbasis konservasi Menembus pasar premium  dengan kredensial bebas deforestasi yang diverifikasi Langkah Strategis untuk Kesiapan Agar dapat beradaptasi secara efektif, pemangku kepentingan di Indonesia sebaiknya memprioritaskan: Pemetaan rantai pasok berbasis geospasial , menggunakan alat digital untuk validasi data asal produk Penilaian risiko dan deforestasi , mengidentifikasi wilayah rawan dan menyusun strategi mitigasi Peningkatan kapasitas bagi petani kecil dan koperasi , memberikan pelatihan agar selaras dengan standar EUDR Kolaborasi multipihak , melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kredibilitas dan transparansi data Membangun Masa Depan Komoditas yang Berkelanjutan dan Tangguh EUDR sebaiknya tidak dipandang semata-mata sebagai hambatan perdagangan, melainkan sebagai pendorong transformasi sektor komoditas Indonesia menuju transparansi, akuntabilitas, dan daya saing jangka panjang . Ini adalah peluang strategis untuk menyelaraskan dengan target iklim global dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan berkelanjutan. Bagaimana Peterson Solutions Indonesia Dapat Membantu Peterson Solutions Indonesia menyediakan layanan konsultasi menyeluruh untuk mendukung kesiapan terhadap EUDR, meliputi: Pemetaan dan penilaian risiko rantai pasok Desain dan implementasi sistem keterlacakan Pelatihan untuk pelaku lapangan dan eksportir Dukungan pelaporan uji tuntas digital Dengan persiapan yang tepat dan pendekatan kolaboratif, pelaku usaha Indonesia tidak hanya dapat memenuhi ketentuan EUDR, tetapi juga menjadi pemimpin dalam transformasi komoditas global yang berkelanjutan .

PEFC Update: Standar RED III Resmi Disetujui untuk Kepatuhan Energi Terbarukan Pada 8 Mei 2025, General Assembly dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) secara resmi menyetujui standar PEFC RED III yang telah lama dinantikan. Ini menjadi langkah penting dalam penyelarasan sertifikasi biomassa hutan dengan Renewable Energy Directive III (RED III) dari Uni Eropa, yang menetapkan persyaratan keberlanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih ketat di sektor energi terbarukan. Memperkuat Penyelarasan PEFC dengan RED III Persetujuan ini merupakan langkah prosedural terakhir dalam proses penyusunan standar PEFC. Keputusan ini menyusul hasil penilaian teknis positif dari Komisi Eropa (EC) pada April 2025, yang menyatakan kesiapan skema sertifikasi PEFC RED III. Standar baru ini memungkinkan organisasi yang telah bersertifikasi PEFC Chain of Custody untuk memperoleh sertifikat PEFC RED III, sehingga dapat menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan yang ditetapkan RED III. Organisasi yang belum bersertifikat PEFC juga dapat mengakses kerangka kerja ini dengan memperoleh sertifikasi Chain of Custody dan RED III secara bersamaan. Sertifikasi PEFC RED III berlaku secara global dan mencakup biomassa hutan, residu pengolahan dari industri kehutanan, limbah lignoselulosa, serta bahan bakar yang digunakan untuk pemanasan, pendinginan, dan pembangkitan listrik. Perbedaan Utama antara PEFC RED II dan RED III Aspek PEFC RED II PEFC RED III Kesesuaian Hukum Berdasarkan RED II (Direktif 2018/2001) Sepenuhnya selaras dengan RED III (Direktif 2023/2413) Struktur Sertifikasi Terpisah dari PEFC Chain of Custody Terintegrasi dengan PEFC Chain of Custody dengan persyaratan tambahan Pelaporan Emisi GRK Nilai default dapat diterima Memerlukan pelaporan nilai aktual atau default untuk pelacakan penuh Cakupan Geografis Adopsi terutama di wilayah Uni Eropa Berlaku secara global Jalur Kepatuhan Mekanisme kepatuhan satu tingkat Multi-level: Level A (berbasis penilaian risiko) dan Level B (berbasis bukti) Persyaratan Dokumentasi Kurang ketat More detailed audit trail and mandatory documentation Kerangka Penilaian Risiko Tidak didefinisikan secara formal PEFC ST 5004 memungkinkan penggunaan alat Level A yang diakui secara nasional/subnasional Komponen Kunci Sertifikasi PEFC RED III Skema PEFC RED III yang baru disahkan merupakan revisi dari kerangka RED II sebelumnya dan memperkenalkan sejumlah komponen inti: Ruang Lingkup yang Diperluas : Skema ini mencakup persyaratan tambahan baik bagi organisasi tersertifikasi maupun lembaga sertifikasi, sebagaimana diatur dalam PEFC ST 5002 dan ST 5003. Perhitungan dan Pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) : Produsen yang tersertifikasi diwajibkan melaporkan nilai emisi GRK, baik default maupun aktual, di seluruh rantai pasok. Penilaian Risiko Level A : PEFC ST 5004 menyediakan mekanisme untuk mengembangkan penilaian risiko yang diakui secara nasional atau subnasional. Penilaian ini digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria pemanenan dan stok karbon lahan sesuai Pasal 29 RED III. Opsi Kepatuhan Multi-level : Produsen biomassa hutan di negara dengan penilaian risiko Level A yang diakui dapat mengikuti jalur kepatuhan yang lebih sederhana. Jika penilaian tersebut tidak tersedia atau hanya sebagian, maka berlaku kepatuhan Level B melalui sertifikasi dan dokumentasi PEFC tambahan. Implementasi dan Relevansi Global Sertifikasi PEFC RED III dapat diadopsi oleh pelaku usaha di seluruh dunia dan dirancang untuk memastikan implementasi yang selaras, namun tetap fleksibel agar sesuai dengan konteks regional yang beragam. Skema PEFC terintegrasi dengan baik ke dalam kerangka kepatuhan Uni Eropa melalui dukungan terhadap pelacakan data dan kewajiban pelaporan regulasi. Tonggak ini menegaskan kembali komitmen PEFC terhadap sertifikasi yang kredibel dan transparan, serta memberikan jalur terpercaya bagi pelaku energi terbarukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap RED III melalui sumber biomassa hutan yang berkelanjutan. Peterson Solutions Indonesia siap mendampingi transisi Anda menuju sertifikasi PEFC RED III. Kami menyediakan layanan yang disesuaikan seperti penilaian kesenjangan (gap assessment), dukungan kesiapan sertifikasi, serta pelatihan mengenai pelaporan emisi GRK dan dokumentasi risiko. Source: https://www.pefc.org/news/pefc-general-assembly-greenlights-red-iii-standards

Pembaruan ASC: Standar Peternakan Terpadu Baru untuk Akuakultur yang Bertanggung Jawab Aquaculture Stewardship Council (ASC) telah merilis pembaruan signifikan pada program sertifikasinya melalui peluncuran Standar Peternakan Terpadu  yang kini resmi berlaku. Pembaruan ini menggabungkan berbagai standar spesifik per spesies menjadi satu kerangka kerja terpadu yang memperkuat perlindungan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan ikan, dan memperkuat tanggung jawab sosial dalam operasional akuakultur. Sorotan Utama dari Pembaruan Sertifikasi ASC Standar Peternakan ASC menghadirkan sejumlah perubahan penting yang bertujuan meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan dampak di seluruh peternakan tersertifikasi: Satu Standar untuk Semua : Menggabungkan berbagai persyaratan spesifik per spesies ke dalam satu kerangka sertifikasi terpadu. Penguatan Kesejahteraan Ikan : Kriteria yang diperbarui untuk kesehatan, penanganan, dan praktik budidaya. Perlindungan Sosial yang Ditingkatkan : Perlindungan yang lebih jelas terhadap hak-hak pekerja dan kesejahteraan komunitas. Persyaratan Lingkungan yang Lebih Ketat : Kriteria berbasis sains untuk mengurangi dampak terhadap keanekaragaman hayati dan mendukung kesehatan ekosistem. Sertifikasi yang Cerdas dan Fleksibel : Dirancang agar dapat beradaptasi dengan dinamika pasar, regulasi, dan ekspektasi konsumen. Periode Transisi dan Implementasi Standar baru ini mulai berlaku pada Mei 2025 , dengan periode transisi selama dua tahun yang memungkinkan peternakan mengadopsi persyaratan baru sesuai kecepatan masing-masing. Selama periode ini: Standar ASC per spesies yang saat ini berlaku tetap dapat digunakan Entitas tersertifikasi dapat beralih ke standar baru kapan saja sesuai kesiapan ASC menyediakan pelatihan, alat bantu, dan dukungan untuk memastikan transisi yang lancar Adopter awal akan mendapatkan pengakuan atas kepemimpinan mereka dalam akuakultur yang bertanggung jawab Mengapa Ini Penting Dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk perikanan dan ekspektasi keberlanjutan yang makin tinggi, pembaruan Standar Peternakan ASC ini membantu produsen dan pelaku rantai pasok untuk: Memenuhi kepatuhan dengan lebih efektif Memperkuat kredibilitas rantai pasok Bersiap menghadapi perkembangan regulasi di masa depan Memberikan kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik Dukungan dari Peterson Solutions Indonesia Peterson Solutions Indonesia  siap mendampingi bisnis Anda dalam menghadapi perubahan sertifikasi ini dengan percaya diri. Layanan kami mencakup: Penilaian kesenjangan dan evaluasi kesiapan Pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait persyaratan ASC terbaru Dukungan dokumentasi dan keterlibatan pemangku kepentingan Tetap selangkah lebih maju dengan menyelaraskan operasional akuakultur Anda terhadap standar sertifikasi ASC yang telah diperbarui. 📧 Untuk panduan lebih lanjut atau dukungan implementasi, hubungi kami melalui marketing-indonesia@onepeterson.com Jika kamu ingin versi singkat untuk media sosial atau presentasi, saya bisa bantu sesuaikan! Sumber: https://asc-aqua.org/news/the-standard-is-changing-join-asc-at-seafood-expo-global-2025-to-hear-more/

ISCC EU Resmi Diakui Berdasarkan Renewable Energy Directive (RED III) yang Baru Pada 5 Mei 2025, Komisi Eropa secara resmi memberikan penilaian teknis positif terhadap Dokumen Sistem ISCC EU yang telah diperbarui, menandai kemajuan penting bagi kepatuhan terhadap ISCC EU RED III. Pembaruan ini sesuai dengan persyaratan hukum terbaru berdasarkan Directive (EU) 2023/2413, yang umum dikenal sebagai Renewable Energy Directive III (RED III), dan memperkuat relevansi implementasi ISCC EU RED III di berbagai kategori bahan bakar. Dokumen Sistem ISCC EU yang telah diperbarui kini bersifat wajib bagi seluruh Pengguna Sistem ISCC, auditor, dan Lembaga Sertifikasi yang bekerja sama. Dokumen ini juga mencakup perubahan penting yang telah diumumkan dalam pembaruan sistem antara Januari hingga November 2024. Setiap dokumen mencakup ringkasan perubahan yang jelas, dan seluruh pembaruan dapat diakses melalui situs resmi ISCC. Apa yang Berbeda dari Versi Sebelumnya? Dokumen ISCC EU yang telah direvisi kini mencerminkan standar hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan versi sebelumnya (RED II), menjadikan sertifikasi ISCC EU RED III sebagai persyaratan utama bagi perusahaan yang bergerak di sektor bahan bakar terbarukan dan bioenergi. Beberapa perubahan utama meliputi: Cakupan Lebih Luas : Sertifikasi kini secara eksplisit mencakup bahan bakar terbarukan non-hayati (RFNBOs), bahan bakar karbon daur ulang (RCFs), dan bahan bakar hasil pemrosesan bersama (co-processed fuels). Kriteria Keberlanjutan yang Ditingkatkan : Persyaratan yang lebih ketat terkait penggunaan lahan, pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK), dan ketertelusuran bahan baku. Kesesuaian Hukum Penuh : Semua dokumentasi telah diperbarui agar sepenuhnya mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan dalam RED III. RED III menetapkan target energi terbarukan yang lebih ambisius dan menekankan pentingnya pemantauan yang lebih ketat terhadap biomassa dan kategori bahan bakar lanjutan. Kategori Bahan Bakar yang Diakui Berdasarkan RED III Dengan pengakuan ini, ISCC EU kini secara resmi disetujui untuk melakukan sertifikasi atas kategori bahan bakar berikut: Biofuel , bioliquid , dan bahan bakar biomassa Renewable fuels of non-biological origin (RFNBOs) Recycled carbon fuels (RCFs) Co-processed fuels Penilaian teknis untuk kriteria biomassa hutan  masih berlangsung dan menunggu validasi akhir dari Komisi Eropa. Jadwal Implementasi dan Masa Transisi Dokumen sistem yang telah diperbarui beserta ringkasan perubahannya tersedia di situs resmi ISCC pada bagian “ISCC EU”. Tanggal Efektif : 21 Mei 2025 – Semua audit ISCC EU (baik sertifikasi maupun pengawasan) yang dilakukan mulai tanggal ini harus mengikuti persyaratan yang telah diperbarui. Masa Transisi : Sertifikat yang diterbitkan sebelum 21 Mei 2025 berdasarkan sistem sebelumnya tetap berlaku hingga masa kedaluwarsa yang tertera. Tidak diperlukan audit ulang secara langsung. Stok Material : Bahan yang telah disertifikasi sesuai RED II oleh skema sukarela atau nasional yang diakui berdasarkan Directive (EU) 2018/2001 sebelum 21 Mei 2025 masih dapat digunakan untuk membuktikan kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan dan penghematan emisi GRK dari RED III. Dokumen Pendukung dan Alat Audit yang Akan Datang Sebelum 21 Mei, ISCC akan merilis dokumen berikut: Prosedur audit ISCC EU Template terbaru untuk Pernyataan Keberlanjutan dan Bukti Keberlanjutan (PoS) Template sertifikat ISCC EU terbaru (juga akan diintegrasikan ke dalam ISCC HUB) ISCC juga tengah menyelesaikan integrasi persyaratan RED III ke dalam Audit Procedure System (APS), yang memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara penuh sesuai dengan arahan baru. Informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan alat ini akan diumumkan melalui ISCC System Updates . Mengapa Ini Penting Pembaruan ini memperkuat komitmen terhadap sistem sertifikasi keberlanjutan yang transparan dan kredibel, selaras dengan arahan iklim dan energi terbaru Uni Eropa—terutama dalam konteks penerapan dan pengawasan ISCC EU RED III. Pelaku usaha di sektor bioenergi dan bahan bakar terbarukan harus beradaptasi dengan cepat agar tetap patuh dan kompetitif. Peterson Solutions Indonesia: Mitra Anda dalam Transisi RED III Sebagai konsultan bersertifikat dengan pengalaman mendalam di bidang keberlanjutan, Peterson Solutions Indonesia siap mendampingi bisnis Anda melalui: Pemahaman atas persyaratan RED III dan dampaknya terhadap rantai pasok Penilaian kesenjangan terhadap kriteria ISCC EU yang telah diperbarui Penyusunan strategi dan dokumentasi untuk kesiapan audit Kami membantu memastikan operasional bisnis Anda tetap kompetitif, patuh, dan terpercaya—ikuti terus panduan dan pembaruan dari kami menjelang implementasi resmi pada 21 Mei 2025.

Gambaran Umum: Memahami Peluang Kredit Karbon Indonesia Pada 7 April 2025, Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional guna berkontribusi terhadap target iklim 2040. Usulan kebijakan ini akan menjadi perubahan signifikan dalam pendekatan Uni Eropa (UE) terhadap pengurangan emisi dan dapat memberikan peluang baru bagi negara-negara seperti Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pasar karbon global. Jika diterapkan, negara anggota UE akan diizinkan untuk membeli kredit karbon bersertifikat dari proyek pengurangan emisi yang berlokasi di luar UE—seperti konservasi hutan, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan lahan berkelanjutan—dan menggunakannya untuk memenuhi komitmen iklim nasional mereka. Ini menandakan peluang kredit karbon Indonesia yang besar bagi aktor pemerintah maupun swasta yang ingin mengakses pendanaan iklim global. Mengapa Ini Penting Kerangka kebijakan iklim UE saat ini mengharuskan seluruh pengurangan emisi dilakukan di dalam wilayahnya. Namun, meningkatnya kekhawatiran ekonomi dan politik—terutama dari industri yang menghadapi regulasi lingkungan yang semakin ketat—telah mendorong UE untuk mengeksplorasi mekanisme yang lebih fleksibel. Dengan mengintegrasikan kredit karbon internasional, UE berupaya menyeimbangkan pencapaian target iklimnya dengan mendorong kerja sama global, sekaligus mempertimbangkan efektivitas biaya dan keadilan lintas sektor dan negara. Hal ini memperkuat relevansi peluang kredit karbon Indonesia sebagai bagian dari solusi global. Peluang bagi Indonesia di Pasar Karbon Global Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari potensi perubahan kebijakan iklim UE ini. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan inisiatif iklim yang telah mapan, negara ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan proyek karbon yang diakui secara internasional. Hal ini menjadikan peluang kredit karbon Indonesia sebagai salah satu yang paling menarik di Asia Tenggara. Sektor-sektor kunci meliputi: Konservasi dan reforestasi hutan Restorasi lahan gambut dan mangrove Pengembangan energi terbarukan Pertanian berkelanjutan dan ramah iklim Proyek-proyek dalam sektor ini dapat memenuhi syarat untuk pendanaan karbon internasional, asalkan mematuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang ketat serta protokol verifikasi yang transparan. Ini merupakan peluang yang tepat waktu bagi para pemangku kepentingan di Indonesia untuk menarik investasi global, memperkuat kredensial iklim mereka, dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap tujuan iklim internasional melalui peluang kredit karbon Indonesia. Bagaimana Bisnis Dapat Mempersiapkan Diri Untuk memanfaatkan peluang yang sedang berkembang ini, pelaku usaha dan pengembang proyek di Indonesia dapat memulai dengan mengambil langkah-langkah berikut guna mengoptimalkan peluang kredit karbon Indonesia: Menilai Kesiapan Proyek Evaluasi proyek yang ada atau yang direncanakan untuk menentukan kelayakannya dalam skema kredit karbon internasional. Memahami Persyaratan Sertifikasi Kenali standar verifikasi internasional yang diakui seperti Verra (VCS), Gold Standard, dan kerangka kerja yang dikembangkan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memperkuat Pemantauan dan Dokumentasi Bangun sistem yang jelas untuk pengumpulan data, pelaporan, dan verifikasi guna memastikan transparansi dan keterlacakan hasil karbon. Tetap Terinformasi tentang Perkembangan Kebijakan Pantau keputusan yang akan datang dari Komisi Eropa, khususnya terkait rilis resmi target 2040 yang diperkirakan pada pertengahan 2025. Kesimpulan Pertimbangan Komisi Eropa terhadap kredit karbon internasional menandai momen penting dalam kerja sama iklim global. Bagi Indonesia, hal ini menandakan peluang strategis untuk memperluas proyek-proyek ramah iklim dan berperan lebih jauh dalam ekonomi karbon internasional. Peluang kredit karbon Indonesia bukan sekadar tren—ini adalah jalur menuju pertumbuhan berkelanjutan, kredibilitas lingkungan, dan dampak global. Sebagai mitra konsultasi terpercaya, Peterson Solutions Indonesia  membantu bisnis dalam menghadapi transisi ini melalui dukungan menyeluruh—mulai dari penilaian potensi proyek karbon, memastikan kesiapan sertifikasi, pengembangan strategi pendanaan iklim, hingga menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang. Dengan menyelaraskan secara proaktif terhadap standar global dan menyiapkan proyek untuk pengakuan internasional, para pemangku kepentingan Indonesia—dengan dukungan keahlian—dapat membuka nilai ekonomi jangka panjang dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap tujuan iklim global. Source: https://www.reuters.com/sustainability/cop/eu-considering-international-co2-credits-meet-new-climate-goal-sources-say-2025-04-07

Latar Belakang: Reformasi Kebijakan untuk Memperkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025 , yang menggantikan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 . Kedua regulasi ini mengatur tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) . Namun, pembaruan tahun 2025 menghadirkan struktur kelembagaan yang lebih kuat, pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, serta dukungan yang lebih inklusif bagi seluruh pelaku—terutama petani kecil. Perbedaan Utama antara Perpres No. 44 Tahun 2020 dan Perpres No. 16 Tahun 2025 Kategori Perpres No. 44 Tahun 2020 Perpres No. 16 Tahun 2025 Status Hukum ISPO secara resmi ditetapkan sebagai sistem sertifikasi keberlanjutan nasional untuk sektor kelapa sawit melalui mandat presiden ISPO kini diperkuat sebagai sistem sertifikasi nasional yang mengikat , menggantikan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020, dengan landasan hukum yang lebih kuat Cakupan Sertifikasi ISPO Sertifikasi berlaku untuk perusahaan perkebunan dan petani swadaya , dengan fokus utama pada kegiatan budidaya dan pengolahan Cakupan diperluas untuk mencakup perusahaan perkebunan, industri hilir kelapa sawit, dan sektor bioenergi  (misalnya, biomassa, biogas) Kewajiban Implementasi Wajib bagi perusahaan perkebunan , dengan pendekatan bertahap untuk petani swadaya Wajib bagi seluruh sektor , dengan batas waktu yang jelas: berlaku langsung untuk perusahaan, 2 tahun untuk industri hilir dan bioenergi, serta 4 tahun untuk petani kecil Struktur Kelembagaan Komite ISPO beroperasi di bawah Kementerian Pertanian  dengan melibatkan perwakilan pemangku kepentingan terkait Dibentuk Komisi ISPO independen  yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, didukung oleh sekretariat khusus dan unit kerja operasional Prinsip Transparansi Prinsip transparansi sebelumnya diperkenalkan sebagai Prinsip ke-6 , namun hanya bersifat anjuran Transparansi menjadi persyaratan yang mengikat , secara eksplisit diatur dalam prinsip sertifikasi Monitoring & Evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara internal oleh komite Ditambahkan kewajiban pelaporan tahunan kepada Presiden  sebagai bentuk akuntabilitas Sanksi Sanksi diterapkan oleh kementerian terkait Peraturan baru memuat ketentuan sanksi administratif yang lebih jelas , serta mekanisme pengawasan yang lebih tegas Keterlibatan Pemangku Kepentingan Keterlibatan pemangku kepentingan sebelumnya bersifat informal Kini, peran sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi diatur secara formal  dalam kerangka pelaksanaan ISPO Pendanaan Sertifikasi Dukungan pendanaan pemerintah dimungkinkan melalui berbagai saluran Pendekatan yang lebih terstruktur diterapkan, terutama untuk sertifikasi tahap awal Mengapa Ini Penting Tata Kelola Lebih Jelas Regulasi baru memberikan kejelasan lebih dalam pelaksanaan dan pengawasan ISPO, dengan dukungan komisi independen dan dasar hukum yang lebih kuat. Akuntabilitas yang Lebih Tinggi Kewajiban pelaporan tahunan kepada Presiden mendorong evaluasi dan perbaikan sistem sertifikasi secara berkelanjutan. Dukungan yang Lebih Inklusif Petani kecil kini mendapatkan dukungan yang lebih jelas dan terstruktur—baik secara teknis maupun finansial—agar tidak tertinggal dalam proses keberlanjutan. Kesimpulan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025  merupakan pembaruan penting dalam tata kelola sektor kelapa sawit di Indonesia. Dengan menggantikan regulasi tahun 2020, kebijakan ini memperkuat implementasi ISPO, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa upaya menuju sawit berkelanjutan  melibatkan semua pihak—mulai dari perusahaan besar hingga petani kecil.

Pendahuluan: Sertifikasi GGL Selaras dengan Standar RE100 Seiring meningkatnya dorongan global menuju energi terbarukan, memastikan keberlanjutan sumber energi seperti biomassa menjadi semakin penting. Sertifikasi Green Gold Label (GGL)  telah diakui memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan oleh RE100 , sebuah inisiatif global dari perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menggunakan listrik 100% dari energi terbarukan. RE100: Memimpin Transisi Energi Terbarukan di Dunia Korporat Didirikan pada tahun 2014, RE100  adalah inisiatif kolaboratif yang menghimpun lebih dari 400 perusahaan ambisius di seluruh dunia yang berkomitmen untuk beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Perusahaan-perusahaan ini secara aktif mendorong perubahan kebijakan guna memperluas penggunaan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan, bahkan di pasar yang paling menantang sekalipun. Sertifikasi GGL: Memenuhi Kriteria Biomassa dari RE100 Salah satu rekomendasi dari RE100 menyatakan bahwa pasokan biomassa sebaiknya disertifikasi oleh pihak ketiga untuk menjamin aspek keberlanjutan, serta dilengkapi dengan data emisi gas rumah kaca (GRK) yang transparan. Sertifikasi GGL  sejalan dengan rekomendasi ini dengan menyediakan kerangka kerja komprehensif yang mencakup seluruh rantai pasok biomassa hingga ke produsen energi. Hal ini memastikan bahwa produsen energi yang menggunakan biomassa bersertifikat GGL dapat dengan percaya diri menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan dari RE100. Manfaat Sertifikasi GGL bagi Produsen Energi Dengan memperoleh sertifikasi GGL, produsen energi dapat: Menjamin Keberlanjutan:  Verifikasi dari pihak ketiga memastikan bahwa sumber biomassa memenuhi standar keberlanjutan yang ketat. Akses ke Data GRK yang Andal:  GGL menyediakan data gas rumah kaca yang transparan, mendukung pelaporan dan pemantauan yang akurat. Selaras dengan Inisiatif Global:  Sertifikasi ini mempermudah kepatuhan terhadap komitmen energi terbarukan internasional seperti yang ditetapkan oleh RE100. Penutup: Mendorong Tujuan Energi Terbarukan dengan GGL Keselarasan antara sertifikasi GGL dan persyaratan RE100 menegaskan pentingnya sertifikasi yang kredibel di sektor energi terbarukan. Produsen energi yang menargetkan penggunaan 100% listrik dari energi terbarukan dapat mengandalkan biomassa bersertifikat GGL untuk memenuhi standar keberlanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan energi terbarukan global.

Mendorong Keberlanjutan melalui Daur Ulang Plastik Bersertifikat Dalam upaya menuju keberlanjutan dan praktik ekonomi sirkular, sertifikasi EN 15343 memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses daur ulang plastik. Standar Eropa ini memberikan pedoman untuk pelacakan jejak (traceability), penilaian kesesuaian, dan verifikasi kandungan daur ulang dalam material plastik, sehingga membantu bisnis memenuhi komitmen keberlanjutannya. Apa Itu Sertifikasi EN 15343? EN 15343 adalah standar Eropa yang menetapkan persyaratan untuk pelacakan jejak plastik daur ulang. Sertifikasi ini merupakan bagian dari serangkaian standar yang dikembangkan oleh CEN (European Committee for Standardization) untuk menjamin kualitas dalam sektor daur ulang plastik. Dengan sertifikasi ini, perusahaan dapat memverifikasi asal-usul, proses pengolahan, dan persentase kandungan daur ulang dalam produk mereka, memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri dan target keberlanjutan. Mengapa EN 15343 Penting? Meningkatkan Transparansi  – Menyediakan sistem terstruktur untuk melacak kandungan daur ulang dalam produk plastik, mencegah greenwashing, dan meningkatkan kredibilitas. Kepatuhan terhadap Regulasi  – Banyak regulasi Eropa dan global yang mendorong atau mewajibkan penggunaan material daur ulang bersertifikat untuk memenuhi target keberlanjutan. Keunggulan di Pasar  – Perusahaan dengan sertifikasi EN 15343 dapat meningkatkan reputasi merek dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar yang sadar lingkungan. Mendukung Ekonomi Sirkular  – Mendorong pengelolaan limbah plastik yang bertanggung jawab, mengurangi ketergantungan pada plastik baru, dan meminimalkan dampak lingkungan. Siapa yang Membutuhkan Sertifikasi EN 15343? Sertifikasi ini sangat penting bagi: Perusahaan daur ulang dan pengolah limbah plastik Produsen yang menggunakan plastik daur ulang dalam produknya Merek yang berkomitmen pada kemasan berkelanjutan dan material ramah lingkungan Lembaga regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi EN 15343? Untuk memperoleh sertifikasi EN 15343, perusahaan umumnya perlu: Menerapkan sistem pelacakan jejak untuk material plastik daur ulang. Melakukan penilaian dan audit untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar. Mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi pihak ketiga yang diakui. Kesimpulan Seiring meningkatnya fokus pada keberlanjutan di berbagai industri, sertifikasi EN 15343 menyediakan kerangka kerja yang andal bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap daur ulang yang bertanggung jawab dan prinsip ekonomi sirkular. Dengan menerapkan standar ini, bisnis dapat membangun kepercayaan konsumen, memenuhi regulasi, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau. Peterson Solutions siap membantu Anda dalam proses sertifikasi EN 15343 dan penerapannya pada bisnis Anda. Dengan pengalaman luas dalam konsultasi keberlanjutan dan sertifikasi, tim kami akan memastikan kepatuhan Anda terhadap standar industri. Hubungi kami di marketing-indonesia@onepeterson.com  untuk konsultasi lebih lanjut.