Dari Kepatuhan Regulasi Menuju Kesiapan Rantai Pasok Regulasi Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR) memasuki tahap yang semakin penting bagi perusahaan dengan rantai pasok global. Bagi sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), EUDR bukan hanya persoalan lingkungan. Regulasi ini dapat memengaruhi bagaimana perusahaan memilih dan mengevaluasi pemasok, memastikan ketertelusuran bahan baku, mengelola data rantai pasok, melakukan penilaian risiko, hingga memastikan kesiapan produk untuk pasar Uni Eropa. Dengan tanggal penerapan saat ini untuk perusahaan besar dan menengah pada 30 Desember 2026, perusahaan FMCG perlu mulai beralih dari sekadar memahami EUDR menjadi membangun rantai pasok yang siap memenuhi persyaratan due diligence. Apa yang Sebenarnya Diwajibkan oleh EUDR? Ada tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi produk relevan EUDR Compliance Requirements : 01 | Deforestation-Free: Produk tidak boleh berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan sebagaimana ditentukan dalam regulasi. 02 | Legal Production: Komoditas harus diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara produksi. 03 | Due Diligence Statement: Produk harus tercakup dalam Due Diligence Statement (DDS) sebelum ditempatkan di pasar Uni Eropa atau diekspor dari Uni Eropa. Mengapa EUDR Relevan bagi Perusahaan FMCG? EUDR mencakup tujuh komoditas utama yang berkaitan dengan deforestasi: Sapi (cattle) Kakao (cocoa) Kopi (coffee) Kelapa sawit (oil palm) Karet (rubber) Kedelai (soya) Kayu (Wood) Tantangan dalam menghadapi EUDR bagi Perusahaan FMCG Salah satu perubahan penting dalam pendekatan EUDR adalah meningkatnya kebutuhan terhadap traceability hingga lokasi produksi. Perusahaan perlu memahami: Produk jadi → Bahan baku → Supplier → Processor/Trader → Lokasi produksi Penerapan EUDR menghadirkan sejumlah tantangan bagi perusahaan FMCG, terutama karena karakteristik rantai pasok yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan antara lain: Complex Supply Chain : Perusahaan FMCG umumnya memiliki rantai pasok yang panjang dan melibatkan berbagai supplier, processor, trader, hingga produsen. Kondisi ini dapat menyulitkan perusahaan dalam menelusuri asal komoditas hingga ke lokasi produksinya. Limited Traceability : Informasi yang tersedia sering kali hanya mencakup nama supplier atau negara asal. Sementara itu, kesiapan EUDR membutuhkan visibilitas yang lebih jauh terhadap asal komoditas dan lokasi produksinya. Geolocation Data : Ketersediaan data geolocation menjadi salah satu tantangan penting. Perusahaan perlu memastikan bahwa informasi mengenai lokasi produksi tersedia, akurat, dan dapat ditelusuri untuk mendukung proses due diligence. Supplier Readiness : Tingkat kesiapan setiap supplier dapat berbeda. Tidak semua supplier telah memiliki sistem traceability, dokumentasi, maupun kemampuan untuk menyediakan data yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi persyaratan EUDR. Data Quality & Consistency: Data yang dikumpulkan dari berbagai supplier dapat memiliki format, tingkat kelengkapan, dan kualitas yang berbeda. Perusahaan perlu memastikan data tersebut konsisten, akurat, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Risk Assessment & Mitigation: Perusahaan perlu melakukan penilaian terhadap risiko deforestasi, legalitas produksi, dan risiko dalam rantai pasok. Jika ditemukan risiko atau informasi yang belum memadai, perusahaan juga perlu menentukan tindakan mitigasi yang sesuai. Cross-Functional Coordination: EUDR bukan hanya tanggung jawab tim Sustainability. Implementasinya membutuhkan kolaborasi antara Procurement, Supply Chain, Quality, Legal/Compliance, IT/Data, Sustainability, dan Management untuk memastikan seluruh proses, data, dan dokumentasi dapat dikelola secara efektif. Apa yang Harus Dipersiapkan Perusahaan FMCG? Perusahaan dapat memulai persiapan melalui lima tahapan utama. EUDR Readiness Roadmap Dari Compliance Menuju Supply Chain Resilience EUDR memang membawa tantangan baru bagi perusahaan FMCG. Namun, persiapan EUDR juga dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat sistem perusahaan. Better Traceability Perusahaan memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap asal bahan baku. Better Supplier Management Perusahaan dapat mengidentifikasi supplier yang memiliki gap dalam traceability dan data. Better Risk Management Risiko deforestasi, legalitas, dan supply chain dapat dikelola secara lebih sistematis. Better Data Quality Informasi supply chain menjadi lebih terstruktur dan dapat diverifikasi. Better Market Readiness Perusahaan menjadi lebih siap memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar yang menerapkan persyaratan terkait deforestasi. Stronger Sustainability Governance EUDR dapat diintegrasikan dengan sistem sustainability, responsible sourcing, procurement, dan risk management perusahaan. Referensi : 2. European Commission - EUDR ImplementationEuropean Commission - EUDR Implementation Resources 3. European Commission - Understanding Due DiligenceEuropean Commission - Understand Due Diligence 4. EUR-Le- Regulation EU) 2023/1115EUR-Le - EUDR Consolidated Regulation 5. European Commission - EUDR Information SystemEuropean Commission - EUDR Information System

Indonesia memasuki babak baru dalam tata kelola lingkungan hidup. Seiring meningkatnya ekspektasi global terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pemerintah di berbagai negara terus memperkuat regulasi guna memastikan dunia usaha beroperasi secara bertanggung jawab dan menekan dampak lingkungan seminimal mungkin. Di Indonesia, komitmen ini tecermin dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Permen LH/BPLH) No. 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administratif. Regulasi ini bukan sekadar pembaruan aturan rutin. Kehadirannya menandai pergeseran penting menuju sistem kepatuhan lingkungan yang berbasis risiko, transparan, dan lebih mudah ditegakkan, sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha dan merespons pelanggaran lingkungan secara lebih efektif. Bagi organisasi yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor dengan intensitas dampak lingkungan tinggi, memahami regulasi ini menjadi hal yang penting bukan hanya untuk menjaga kepatuhan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan bisnis jangka panjang dan kinerja ESG. Apa Itu Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026? Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 adalah peraturan menteri yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), yang mengatur prosedur pengawasan lingkungan hidup serta pelaksanaan sanksi administratif. Regulasi ini menyediakan kerangka kerja yang komprehensif mengenai bagaimana kepatuhan lingkungan diawasi, bagaimana inspeksi dilakukan, dan bagaimana langkah penegakan administratif diterapkan ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban lingkungannya. Berbeda dari aturan sebelumnya, kerangka kerja ini menghadirkan proses pengawasan yang lebih terstruktur dan sistematis melalui penerapan pendekatan berbasis risiko, sehingga otoritas pengawas dapat mengarahkan sumber dayanya pada kegiatan usaha yang memiliki risiko lingkungan paling tinggi. Regulasi ini juga memperjelas pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga pengawasan lingkungan di seluruh Indonesia dapat berjalan lebih konsisten. Pada akhirnya, regulasi ini bertujuan meningkatkan perlindungan lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik, baik bagi regulator maupun pelaku usaha. Secara garis besar, Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 diterbitkan untuk: memperkuat penegakan hukum lingkungan; meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah; membangun sistem pengawasan lingkungan berbasis risiko; meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha; memperkuat konsistensi prosedur inspeksi; menstandardisasi pelaksanaan sanksi administratif; dan memastikan pengawasan lingkungan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia secara lebih luas. Regulasi ini juga mencerminkan komitmen Indonesia yang terus tumbuh terhadap ekspektasi keberlanjutan internasional, di mana regulator, investor, lembaga keuangan, dan rantai pasok global kini semakin menuntut pelaku usaha untuk menunjukkan tata kelola lingkungan yang efektif, bukan sekadar memiliki izin di atas kertas. Bagaimana Posisi Regulasi Ini dalam Perjalanan Regulasi Lingkungan di Indonesia? Terbitnya Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 merupakan bagian dari transformasi regulasi yang lebih besar dan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. 2021 - Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 menghadirkan reformasi besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bawah payung Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan ini menggantikan izin lingkungan konvensional dengan Persetujuan Lingkungan, sekaligus mengintegrasikan kepatuhan lingkungan ke dalam sistem perizinan berusaha yang baru. 2024 - Kementerian menerbitkan Permen LHK No. 14 Tahun 2024, yang memberikan panduan mengenai pengawasan lingkungan dan sanksi administratif. Meski aturan ini membangun mekanisme pengawasan yang penting, implementasinya di lapangan menunjukkan masih ada ruang untuk memperbaiki konsistensi, prosedur inspeksi, dan koordinasi antarinstansi. 2025 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025, yang semakin memperkuat sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia dan menuntut keselarasan yang lebih baik antarregulasi sektoral. 2026 - Untuk mendukung reformasi yang lebih luas tersebut, Kementerian menerbitkan Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026, yang menggantikan peraturan menteri sebelumnya dengan kerangka pengawasan dan penegakan hukum yang jauh lebih komprehensif. Timeline Reformasi Pengawasan Lingkungan Indonesia Tahun Tonggak Regulasi 2021 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 membangun kerangka perlindungan lingkungan modern di Indonesia. 2021–2024 Persetujuan Lingkungan mulai diintegrasikan ke dalam sistem Perizinan Berbasis Risiko OSS. 2024 Permen LHK No. 14 Tahun 2024 memperkenalkan prosedur pengawasan lingkungan dan sanksi administratif. 2025 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 memperkuat kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 25 Mei 2026 Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 resmi ditetapkan. 15 Juni 2026 Regulasi ini mulai berlaku secara nasional. Poin-Poin Utama Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 1. Pengawasan Lingkungan Berbasis Risiko Inspeksi lingkungan kini diprioritaskan berdasarkan sejumlah faktor, antara lain: Tingkat risiko usaha Kompleksitas aspek lingkungan Rekam jejak kepatuhan Kinerja PROPER Potensi dampak lingkungan Perusahaan dengan tingkat risiko lebih tinggi atau riwayat ketidakpatuhan berulang akan lebih besar kemungkinannya untuk diperiksa. 2. Kewenangan Pemerintah Pusat yang Lebih Kuat Kementerian dapat mengambil alih fungsi pengawasan dari pemerintah daerah apabila: Terjadi pelanggaran lingkungan yang serius Pemerintah daerah gagal melaksanakan pengawasan Kerusakan lingkungan melampaui kapasitas daerah untuk menanganinya Ditemukan pelanggaran hukum yang besar Ketentuan ini secara signifikan memperkuat kewenangan intervensi pemerintah pusat. 3. Dua Jenis Inspeksi Lingkungan Regulasi ini memperkenalkan dua mekanisme pengawasan: Pengawasan Berkala Inspeksi lapangan Inspeksi virtual Tinjauan laporan Pengawasan Insidental Pengaduan masyarakat Dugaan pelanggaran Laporan dari pengelola kawasan industri Penugasan langsung dari Menteri 4. Kewenangan Pengawas Lingkungan yang Lebih Luas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) kini berwenang untuk: Memasuki fasilitas usaha Memeriksa dokumen Mengambil sampel lingkungan Mengambil foto dan video Memeriksa peralatan Menghentikan pelanggaran lingkungan yang sedang berlangsung apabila diperlukan 5. Sanksi Administratif yang Lebih Jelas Sanksi administratif kini mencakup: Teguran Tertulis Paksaan Pemerintah Denda Administratif Pembekuan Izin Usaha Pencabutan Izin Usaha Denda administratif dapat mencapai hingga Rp 3 miliar, tergantung pada tingkat keparahan dan jenis pelanggaran. Apa yang Berbeda dari Permen LHK No. 14 Tahun 2024? Aspek Permen LHK No. 14/2024 Permen LH/BPLH No. 6/2026 Pendekatan regulasi Pengawasan lingkungan Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif Pendekatan inspeksi Konvensional Perencanaan inspeksi berbasis risiko Intervensi Pemerintah Pusat Terbatas Kewenangan pengambilalihan yang lebih kuat untuk pelanggaran serius Metode inspeksi Umumnya inspeksi lapangan Inspeksi lapangan, inspeksi virtual, dan tinjauan dokumen Integrasi OSS Terbatas Integrasi wajib dengan OSS Kewenangan pengawas Bersifat umum Kewenangan investigasi yang lebih luas Sanksi administratif Tersedia Lebih terstruktur dengan proses penegakan yang lebih jelas Bukti lingkungan Kurang rinci Pelaporan dan pengumpulan bukti yang terstandardisasi Sektor Industri Mana yang Paling Terdampak? Regulasi ini berlaku secara luas bagi pelaku usaha yang memerlukan persetujuan lingkungan. Industri dengan dampak lingkungan signifikan perlu memberi perhatian khusus, di antaranya: Kelapa Sawit & Pertanian Pertambangan & Mineral Kehutanan & Kayu Manufaktur Makanan & Minuman Industri Kimia Pulp & Kertas Energi & Pembangkit Listrik Minyak & Gas Kawasan Industri Pengelolaan Limbah Infrastruktur & Konstruksi Logistik & Pelabuhan Perusahaan yang mengelola air limbah, emisi, limbah B3, keanekaragaman hayati, lahan gambut, mangrove, terumbu karang, atau aspek lingkungan sensitif lainnya kemungkinan besar akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Bagaimana Perusahaan Menanggapi ini? Pelaku usaha perlu melangkah lebih jauh dari sekadar memenuhi kepatuhan minimum, dan mulai membangun sistem tata kelola lingkungan yang kokoh. Beberapa langkah kunci yang dapat dilakukan: Meninjau Izin Lingkungan Pastikan Persetujuan Lingkungan, Izin Usaha, dan persetujuan teknis lainnya masih berlaku dan sesuai dengan kondisi operasional terkini. Melakukan Penilaian Kesenjangan Kepatuhan (Gap Assessment) Evaluasi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban hukum, ketentuan izin, dan dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, RKL-RPL). Memperkuat Pemantauan Lingkungan Pantau secara berkala kondisi air limbah, emisi, limbah B3, keanekaragaman hayati, dan indikator kinerja lingkungan lainnya. Meningkatkan Kualitas Dokumentasi Jaga agar catatan lingkungan tetap lengkap, tertata rapi, dan siap sewaktu-waktu diperiksa. Mempersiapkan Diri untuk Inspeksi Lingkungan Susun prosedur internal, lakukan simulasi inspeksi (mock inspection), dan pastikan seluruh personel siap menghadapi inspeksi, baik yang terjadwal maupun yang datang secara mendadak. Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 menandai pergeseran penting dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Melalui penerapan pengawasan berbasis risiko, kewenangan inspeksi yang lebih kuat, integrasi OSS yang lebih mendalam, serta sanksi administratif yang lebih jelas, regulasi ini mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi pendekatan kepatuhan lingkungan yang lebih proaktif dan sistematis. Bagi organisasi yang beroperasi di sektor yang sensitif terhadap isu lingkungan, kesiapan sejak dini menjadi hal yang penting, bukan hanya untuk menghindari sanksi regulasi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan operasional, meningkatkan kinerja ESG, dan membangun kepercayaan jangka panjang dari para pemangku kepentingan. Referensi: JDIH KLH/BPLH

Press Release - GSDC 2026 Tangerang, Indonesia - 22 Juni 2026 Peterson Solutions Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasinya dalam Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026 yang diselenggarakan pada 22–25 Juni 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), Tangerang. Selama empat hari penyelenggaraan, Peterson Solutions Indonesia hadir sebagai exhibitor dengan membuka booth yang menjadi wadah diskusi, kolaborasi, dan networking bersama para pemangku kepentingan dari sektor industri, akademisi, pemerintah, lembaga internasional, dan organisasi global. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas kemitraan strategis guna mendukung implementasi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Global Sustainable Development Congress merupakan forum internasional yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk berbagi solusi, inovasi, dan kolaborasi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui rangkaian konferensi, panel diskusi, workshop, dan sesi networking lintas sektor. Rangkaian Kegiatan Selama Empat Hari Hari Pertama - 22 Juni 2026 Kongres dibuka dengan sesi pembukaan resmi yang menghadirkan para pemimpin dunia dari sektor pemerintahan, industri, akademisi, dan organisasi internasional. Berbagai keynote session menyoroti pentingnya kolaborasi global, inovasi, dan investasi berkelanjutan sebagai fondasi percepatan pencapaian SDGs. Pada hari pertama, booth Peterson Solutions Indonesia mulai menerima kunjungan dari berbagai delegasi untuk berdiskusi mengenai solusi keberlanjutan dan pengembangan rantai pasok. Hari Kedua - 23 Juni 2026 Hari kedua menjadi salah satu sorotan utama bagi Peterson Solutions Indonesia ketika Romain Pradier, Senior Program Manager & Sustainability Consultant, menjadi pembicara dalam sesi "Building Resilient Sustainable Supply Chains." Dalam presentasinya, Romain menjelaskan pentingnya membangun rantai pasok yang tangguh melalui penguatan kapasitas pemasok, transparansi data, serta proses verifikasi dan sertifikasi yang kredibel. Ia juga menekankan bahwa ketahanan rantai pasok harus didukung oleh tiga pilar utama, yaitu environmental resilience, economic resilience, dan social resilience, guna menciptakan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan bisnis. Selain sesi presentasi, booth Peterson Solutions Indonesia juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai diskusi mengenai strategi ESG, supply chain resilience, responsible sourcing, serta peluang kolaborasi dengan berbagai organisasi. Hari Ketiga - 24 Juni 2026 Fokus kegiatan bergeser pada berbagai panel diskusi, workshop, dan business networking yang membahas implementasi solusi keberlanjutan, inovasi, pembiayaan hijau, serta penguatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Tim Peterson Solutions Indonesia terus memperluas jaringan dengan calon mitra strategis sekaligus memperkenalkan berbagai layanan konsultasi keberlanjutan kepada para pengunjung. Hari Keempat - 25 Juni 2026 Hari terakhir kongres menjadi momentum untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin selama kegiatan berlangsung. Berbagai sesi penutup menegaskan pentingnya aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peterson Solutions Indonesia menutup partisipasinya dengan optimisme terhadap peluang kolaborasi baru yang akan mendukung transformasi bisnis berkelanjutan di Indonesia maupun tingkat global. Mendorong Kolaborasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan Partisipasi Peterson Solutions Indonesia dalam Global Sustainable Development Congress 2026 mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjadi mitra terpercaya dalam mendukung transformasi keberlanjutan di berbagai sektor industri. Melalui kehadiran sebagai exhibitor, partisipasi aktif dalam forum internasional, serta kontribusi pemikiran melalui sesi presentasi Romain Pradier, Peterson Solutions Indonesia berharap dapat terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun rantai pasok yang lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan demi menciptakan dampak positif bagi dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan. Peterson Solutions Indonesia merupakan penyedia layanan konsultasi keberlanjutan yang mendukung organisasi dalam implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG), keberlanjutan rantai pasok, dekarbonisasi, sertifikasi, manajemen risiko, serta berbagai solusi strategis untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Peterson Solutions Indon esia Konsultasi Berkelanjutan Layanan Kami Pelaporan Keberlanjutan Peterson menawarkan sejumlah layanan untuk mendukung Anda membuat laporan keberlanjutan, yang juga disebut sebagai laporan sosial perusahaan tanggung jawab (CSR) laporan. Baca lebih banyak Pendekatan Unik Kami Di Peterson, kami responsif dan fleksibel. Kami membangun tim perusahaan dari berbagai wilayah dan bidang keahlian yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Baca lebih banyak Analisis Risiko Peterson dapat membantu Anda dalam memetakan risiko dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dalam rantai pasokan Anda, berdasarkan komoditas dan geografi. Baca lebih banyak 70 4000 BEBERAPA DARI PENGGUNA JASA KAMI Temukan Kantor Kami yang Terdekat Anda akan dialihkan ke website internasional kami Temukan kantor Berita & Acara Menuju EUDR 2026: Tantangan dan Persiapan Perusahaan FMCG Dari Kepatuhan Regulasi Menuju Kesiapan Rantai Pasok Regulasi Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR) memasuki tahap yang semakin penting bagi perusahaan dengan rantai pasok global. Bagi sektor Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), EUDR bukan hanya persoalan lingkungan. Regulasi ini dapat memengaruhi bagaimana perusahaan memilih dan mengevaluasi pemasok, memastikan ketertelusuran bahan baku, mengelola data rantai pasok, melakukan penil 13 Agu Indonesia Perkuat Kepatuhan Lingkungan: Memahami Permen LH/BPLH No. 6 Tahun 2026 Indonesia memasuki babak baru dalam tata kelola lingkungan hidup. Seiring meningkatnya ekspektasi global terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), pemerintah di berbagai negara terus memperkuat regulasi guna memastikan dunia usaha beroperasi secara bertanggung jawab dan menekan dampak lingkungan seminimal mungkin. Di Indonesia, komitmen ini tecermin dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Permen LH/BPLH) No 8 Jul Peterson Solutions Indonesia Tunjukkan Komitmen terhadap Keberlanjutan di Global Sustainable Development Congress 2026 Press Release - GSDC 2026 Tangerang, Indonesia - 22 Juni 2026 Peterson Solutions Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasinya dalam Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026 yang diselenggarakan pada 22–25 Juni 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), Tangerang. Selama empat hari penyelenggaraan, Peterson Solutions Indonesia hadir sebagai exhibitor dengan membuka booth yang menjadi wadah disk 29 Jun View More Formulir Berlangganan Bergabung Terima kasih telah berlangganan!

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN KONSULTASI Syarat dan Ketentuan Umum (“Syarat”) ini berlaku untuk semua layanan konsultasi yang akan disediakan oleh Konsultan untuk atau atas nama Prinsipal. 1. DEFINISI 1.1 Dalam Ketentuan ini, kata-kata berikut memiliki arti yang ditetapkan di bawah dan kata turunan akan memiliki arti yang sesuai: “Afiliasi” berarti, dengan mengacu pada suatu pihak, setiap pihak lain yang: (a) secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh pihak pertama; atau (b) secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh suatu pihak yang juga secara langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak pertama; dan untuk tujuan definisi ini, suatu pihak mengendalikan pihak lain jika pihak tersebut memiliki kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan arah pengelolaan dan kebijakan pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara atau lainnya, dan baik melalui kepemilikan saham atau kepentingan ekuitas lainnya, kepemilikan hak suara atau hak kontraktual, dengan menjadi sekutu umum suatu persekutuan komanditer, atau lainnya. "Persetujuan" berarti Surat yang dibuat antara Prinsipal dan Konsultan sesuai dengan Pasal 2.1 Perjanjian ini dan setiap dokumen yang disebutkan di dalamnya atau dilampirkan padanya, termasuk, namun tidak terbatas pada, Ketentuan ini. "Konsultan" berarti Pihak yang akan melakukan Layanan, sebagaimana ditentukan dalam Surat. “Informasi Rahasia” berarti informasi apa pun dalam bentuk apa pun (termasuk, tanpa batasan, dalam bentuk tertulis, lisan, visual, atau elektronik atau disk atau memori magnetik atau optik apa pun dan di mana pun lokasinya) yang berkaitan dengan bisnis, pelanggan, produk, urusan, dan keuangan suatu Pihak untuk waktu dirahasiakan kepada suatu Pihak atau Afiliasinya dan rahasia dagang termasuk, namun tidak terbatas pada, data teknis dan pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis suatu Pihak atau Afiliasinya atau pemasok, pelanggan, agen, distributor, pemegang saham, manajemen atau kontak bisnis, termasuk khususnya (tetapi tidak terbatas pada) informasi yang dibuat, dikembangkan, diterima atau diperoleh oleh Konsultan sehubungan dengan Perjanjian apakah informasi tersebut (jika dalam bentuk apa pun selain lisan) ditandai rahasia. “Hasil Kerja” berarti segala sesuatu yang tertulis atau nyata (baik dalam bentuk cetak atau format elektronik), yang timbul dari atau dibuat, dibuat atau dihasilkan selama menjalankan Layanan. "Pengeluaran" berarti biaya aktual yang dikeluarkan oleh Konsultan yang secara wajar diperlukan untuk melaksanakan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya perjalanan, akomodasi, penghidupan, penerjemahan resmi, dan biaya terkait barang dan layanan yang dibeli atas nama Prinsipal. “Biaya-biaya” berarti biaya yang dibebankan oleh Konsultan kepada Prinsipal atas penyediaan Jasa, sebagaimana diatur dalam Surat, tidak termasuk PPN dan Biaya-Biaya. "Keadaan kahar" berarti setiap keadaan yang tidak berada dalam kendali wajar suatu Pihak termasuk, namun tidak terbatas pada, bencana alam, banjir, kekeringan, gempa bumi atau bencana alam lainnya; epidemi atau pandemi; serangan teroris, perang saudara, huru-hara atau kerusuhan sipil, perang, ancaman atau persiapan perang, konflik bersenjata, pengenaan sanksi, embargo, atau pemutusan hubungan diplomatik; kontaminasi nuklir, kimia atau biologis atau dentuman sonik; setiap undang-undang atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik, termasuk namun tidak terbatas pada memberlakukan pembatasan, kuota atau larangan ekspor atau impor, atau gagal memberikan lisensi atau persetujuan yang diperlukan; runtuhnya bangunan, kebakaran, ledakan atau kecelakaan; setiap perselisihan perburuhan atau perdagangan, pemogokan, aksi industrial atau penguncian; wanprestasi oleh pemasok atau subkontraktor; dan gangguan atau kegagalan layanan utilitas. "Hak kekayaan intelektual" berarti semua hak kekayaan intelektual, termasuk paten, hak atas penemuan, hak cipta dan hak terkait, niat baik, hak dalam desain, hak dalam perangkat lunak komputer, merek dagang atau jasa, nama bisnis dan nama domain, hak basis data, hak untuk menggunakan dan melindungi kerahasiaan tentang, informasi rahasia (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang) dan semua hak kekayaan intelektual lainnya, dalam setiap kasus apakah terdaftar atau tidak terdaftar dan termasuk semua aplikasi dan hak untuk mengajukan dan diberikan, pembaruan atau perpanjangan, dan hak untuk mengklaim prioritas dari, hak-hak tersebut dan semua hak atau bentuk-bentuk perlindungan yang serupa atau setara yang ada atau akan ada sekarang atau di masa depan di belahan dunia mana pun. "Yurisdiksi" berarti negara, negara bagian atau provinsi tempat Konsultan berkedudukan. "Surat" berarti surat (keterlibatan) yang dibuat oleh Konsultan yang berkaitan dengan Ketentuan ini, yang merinci, antara lain, Layanan, Hasil Kerja, Biaya dan/atau Pengeluaran. “Kebijakan Wajib” berarti Pedoman Perilaku Konsultan dan kebijakan terkait (tentang etika, anti-perbudakan dan perdagangan manusia, anti-penyuapan, dan korupsi, perlindungan data dan privasi) yang ditetapkan dan diubah secara wajar oleh Konsultan dari waktu ke waktu, salinannya akan diberikan disampaikan kepada Kepala Sekolah. “Pihak atau Para Pihak” berarti Konsultan atau Prinsipal secara individu atau kolektif sesuai dengan konteksnya. "Prinsipal" berarti secara bersama-sama dan sendiri-sendiri setiap Pihak kepada siapa (a) Surat ini ditujukan; dan/atau (b) Layanan dan/atau Hasil Kerja akan dikirimkan. "Jasa" berarti jasa-jasa sebagaimana diuraikan dalam Surat yang akan diberikan oleh Konsultan kepada Prinsipal, atau jasa-jasa tambahan yang dapat disepakati antara Para Pihak secara tertulis dari waktu ke waktu melalui lampiran Surat tersebut. “Standar Praktek” artinya, dengan mengacu pada Layanan dan penyediaannya, standar praktik yang biasanya akan diterapkan oleh konsultan profesional dari Layanan semacam itu dalam keadaan yang serupa dan pada waktu yang relevan. “Subkontraktor” berarti setiap pihak, selain Konsultan atau karyawannya, yang dipekerjakan oleh Konsultan, melalui subkontrak, untuk melaksanakan Jasa, atau bagiannya, untuk dan atas nama Konsultan. "VAT" Value Added Tax berarti pajak pertambahan nilai yang dikenakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku atau setiap pengganti yang serupa, pajak tambahan atau alternatif yang dikenakan di Yurisdiksi. 1.2 Kata-kata dengan huruf kapital yang digunakan dalam Ketentuan ini dan tidak secara khusus didefinisikan dalam Surat memiliki arti yang sama sebagaimana diatur dalam Ketentuan ini. 2. SURAT/PERJANJIAN & SYARAT 2.1 Perjanjian antara Prinsipal dan Konsultan akan berlaku efektif dan akan dimulai setelah (a) diterimanya Surat tersebut secara tertulis dengan persetujuan tanpa pengecualian dari Prinsipal; (b) penerimaan instruksi Prinsipal untuk memulai Layanan; atau (c) pembayaran tagihan utama Konsultan atau pembayaran di muka, mana yang lebih dulu (Tanggal Efektif). Surat tersebut, serta penerimaan atau pengakuannya, dapat dikirimkan secara elektronik dan harus ditandatangani (secara elektronik atau tertulis) oleh perwakilan resmi dari kedua Pihak agar dapat dilaksanakan. Tidak ada Pihak yang akan menggugat keberlakuan Perjanjian yang dikirimkan dan ditandatangani secara elektronik. 2.2 Ketentuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat, dan Perjanjian yang dihasilkan (jika ada). 2.3 Perjanjian tidak menyimpulkan dan penerimaan Surat tidak akan mengikat Konsultan jika penerimaan Prinsipal atas Surat, termasuk Ketentuan ini, dalam hal apa pun, berbeda dari Surat yang diterbitkan kepada Prinsipal oleh Konsultan. 2.4 Kecuali ditentukan lain dalam Surat, Surat ini berlaku selama tiga (3) bulan sejak tanggal penerbitan. Walaupun Surat tersebut menyebutkan jangka waktu penerimaannya, Surat tersebut dapat dicabut oleh Konsultan sewaktu-waktu, selama Surat tersebut belum diterima oleh Prinsipal. 2.5 Surat dibuat berdasarkan informasi yang diberikan oleh Prinsipal kepada Konsultan ketika saat Surat dibuat. 2.6 Penerapan dari pembelian serta syarat dan ketentuan Prinsipal secara tegas dibantah oleh Konsultan dan syarat dan ketentuan (dari pembelian jasa) Prinsipal tidak berlaku untuk Perjanjian (bahkan tidak sebagai tambahan), kecuali syarat dan ketentuan tersebut telah diterima secara tegas oleh Konsultan secara tertulis, dalam hal ini referensi terhadap syarat dan ketentuan tersebut akan dimasukkan ke dalam bagian utama Surat oleh Konsultan. Kecuali ditentukan lain dalam Surat, Ketentuan ini yang akan berlaku jika terdapat konflik atau inkonsistensi antara ketentuan syarat dan ketentuan Prinsipal dan Ketentuan ini. 2.7 Ketentuan ini tidak boleh diubah atau dihilangkan, kecuali ketentuan yang diubah atau dihilangkan tersebut telah diterima secara tegas oleh Konsultan secara tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari kedua belah pihak, dalam hal mana ketentuan khusus untuk efek tersebut akan dimasukkan ke dalam badan utama Surat oleh Konsultan, mengacu pada ketentuan Ketentuan ini yang akan diubah atau dihilangkan dan kemudian akan berlaku secara eksklusif untuk Perjanjian yang disetujui. 3. HUBUNGAN PARA PIHAK 3.1 Para Pihak adalah subjek hukum independen, dan tidak ada pegawai dari salah satu Pihak yang dianggap sebagai pegawai dari Pihak lainnya. Prinsipal dan Konsultan secara khusus dan tegas menyangkal niat untuk membuat kemitraan, konsorsium atau usaha patungan. 3.2 Kecuali sejauh ditentukan lain dalam Surat, tidak ada Pihak yang akan bertindak sebagai agen dari Pihak lainnya dan tidak ada Pihak yang memiliki wewenang (atau menyatakan bahwa ia memiliki wewenang) untuk: (a) mengikat Pihak lainnya; atau (b) menimbulkan tanggung jawab apa pun atas nama Pihak lainnya. 3.3 Tidak ada ketentuan yang tertera di Ketentuan ini, kecuali sebagaimana disetujui dalam Perjanjian, yang dapat ditafsirkan sebagai menciptakan hubungan eksklusif antara Prinsipal dan Konsultan, atau menghalangi atau membatasi, dengan cara apa pun, hak Konsultan untuk memberikan layanan dalam bentuk apa pun atau sifat apa pun kepada pihak ketiga mana pun yang dianggap tepat oleh Konsultan atas kebijakannya sendiri. 3.4 Seseorang yang bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian ini tidak memiliki hak atau kewajiban apa pun terhadap Perjanjian ini, atau untuk melaksanakan salah satu ketentuannya. 3.5 Hubungan antara Para Pihak harus didasari dengan itikad baik dan oleh karena itu masing-masing Pihak berjanji untuk mengamati dengan itikad baik terhadap Pihak lainnya, dan untuk bertindak secara wajar sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian. 3.6 Para Pihak berjanji, baik selama Jangka Waktu Perjanjian (selanjutnya ditentukan) atau untuk jangka waktu dua belas (12) bulan setelah pengakhiran atau berakhirnya, untuk tidak (secara langsung atau tidak langsung) meminta karyawan Pihak lainnya (selain melalui iklan publik umum) yang sedang atau telah terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan membuat Pihak yang melanggar bertanggung jawab untuk membayar, sebagai perkiraan awal kerugian yang asli dan disepakati, jumlah yang sama dengan total biaya enam (6) bulan untuk gaji Pihak yang terkena dampak dari karyawan yang direkrut. 4. PELAKSANAAN PERJANJIAN 4.1 Konsultan akan melaksanakan Layanan dan menyediakan Hasil Kerja sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian. 4.2 Konsultan akan melaksanakan Layanan dengan keterampilan dan kehati-hatian secara profesional, sesuai dengan Perjanjian (termasuk, jika ada, tingkat layanan yang ditetapkan dalam Surat), dan sesuai dengan semua Standar Praktik. 4.3 Dalam pelaksanaan Jasa, Konsultan akan menggunakan tenaga profesional yang menurut pendapat wajar para Konsultan, berkualifikasi, terlatih, kompeten, terampil dan berpengalaman. 4.4 Konsultan berhak untuk menentukan cara, cara dan metode pelaksanaan Jasa, dengan memperhatikan (a) syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian; dan (b) jika memungkinkan, kebutuhan dan keinginan Prinsipal. 4.5 Konsultan akan menggunakan upaya yang wajar untuk melaksanakan Layanan dan memberikan Hasil Kerja pada pencapaian dan tanggal seperti yang ditetapkan dalam Surat; namun pencapaian dan tanggal ini tidak akan dianggap sebagai tenggat waktu tetap kecuali disepakati dalam Surat. Dalam hal penangguhan Layanan atau Peristiwa Keadaan Kahar, semua pencapaian dan tanggal akan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama dengan periode penangguhan atau Peristiwa Keadaan Kahar. 4.6 Konsultan harus, jika diperlukan, bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Prinsipal sehubungan dengan Layanan, dengan ketentuan bahwa Konsultan tidak berkewajiban kepada pihak ketiga tersebut dalam ketentuan Perjanjian. 4.7 Salah satu Pihak dapat menunjuk seorang manajer atau orang senior yang setara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan atau pengawasan pelaksanaan Perjanjian dalam Surat, yang akan: (a) bersedia untuk saling berkonsultasi, dengan pemberitahuan yang wajar, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian; dan (b) menerima semua pemberitahuan dan korespondensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian. 4.8 Prinsipal setuju bahwa karyawan Konsultan mungkin tidak hadir untuk jangka waktu pendek karena alasan, termasuk namun tidak terbatas pada, cuti tahunan, rapat internal dan pelatihan, dan Konsultan harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan gangguan terhadap Layanan dalam jangka waktu singkat ini . Konsultan dapat, sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Prinsipal, mengganti karyawan dengan karyawan lain yang memiliki kualifikasi, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang setara. 4.9 Layanan yang disediakan oleh Konsultan dan setiap Hasil Kerja yang disiapkan oleh Konsultan hanya untuk penggunaan dan keuntungan Prinsipal. 4.10 Prinsipal setuju bahwa ketergantungan pada Hasil Kerja atau output lainnya dari Layanan terbatas pada fakta dan representasi yang ditetapkan di dalamnya, yang mewakili tinjauan dan/atau analisis Konsultan terhadap fakta, informasi, dokumen, dan/atau materi lain yang ada di waktu pelaksanaan Layanan saja. 4.11 Seluruh jaminan, ketentuan, dan ketentuan lain yang tersirat oleh undang-undang negara bagian atau umum (termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan jual dan kesesuaian untuk tujuan tersebut), sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku dikecualikan dari Perjanjian. 4.12 Tidak ada kinerja, Hasil Kerja, informasi atau saran yang diberikan oleh Konsultan atau karyawannya atau Subkontraktornya yang akan menciptakan jaminan atau meningkatkan ruang lingkup jaminan yang diberikan dalam ketentuan Perjanjian. 5. SUB-KONTRAK 5.1 Konsultan tidak akan mensubkontrakkan bagian mana pun dari Layanan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Prinsipal, yang persetujuannya tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar; dengan ketentuan bahwa Konsultan dapat, tanpa persetujuan, mensubkontrakkan seluruh atau sebagian Layanan kepada Afiliasinya. 5.2 Prinsipal mengakui bahwa Konsultan bertanggung jawab penuh atas Subkontraktornya yang disetujui (termasuk karyawan Subkontraktor) kepada Prinsipal dan Konsultan akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan, tindakan, kelalaian, dan wanprestasi Subkontraktor mana pun seolah-olah itu adalah pekerjaan , tindakan, kelalaian atau wanprestasi Konsultan. Prinsipal tidak akan membawa klaim atau proses dalam bentuk apa pun sehubungan dengan Perjanjian ini terhadap Subkontraktor mana pun. 5.3 Prinsipal mengakui bahwa Konsultan adalah penyedia layanan utama bagi Prinsipal dan akan menjadi penghubung utama dengan Prinsipal sehubungan dengan Perjanjian dan Layanan yang dimaksud dengannya. Kecuali untuk komunikasi yang diperlukan untuk tujuan pemberian Layanan sehari-hari, Prinsipal hanya akan berkomunikasi dengan Konsultan sehubungan dengan semua hak, kewajiban, dan hal-hal material lainnya dalam Perjanjian ini. 6. KERJASAMA PRINSIPAL 6.1 Prinsipal berjanji untuk memberikan kepada Konsultan, atas biayanya sendiri, semua informasi yang dibutuhkan Konsultan untuk pelaksanaan Layanan secara tepat waktu dan benar, dan Prinsipal menyatakan dan menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Prinsipal kepada Konsultan adalah benar, akurat, representatif, lengkap dan tidak menyesatkan dalam hal apapun. Prinsipal selanjutnya mengakui bahwa Konsultan akan bergantung pada informasi yang diberikan oleh Prinsipal (tanpa kewajiban untuk mengonfirmasi atau memverifikasi keakuratannya) untuk menyediakan Layanan dan Konsultan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari informasi yang diberikan jika tidak diberikan. Benar, akurat, lengkap atau menyesatkan. 6.2 Prinsipal harus memberi Konsultan akses penuh, cepat, dan wajar kepada personelnya, penasihat eksternal, pemasok, kontraktor, dan relasi, tempat, dan fasilitas lainnya yang diyakini secara wajar diperlukan oleh Konsultan untuk pelaksanaan Jasa. Jika diperlukan personel khusus, hal ini akan dinyatakan secara tegas dalam Surat. 6.3 Atas permintaan yang wajar dari Konsultan, Prinsipal akan menyediakan bahan, peralatan, dan/atau fasilitas tertentu untuk Konsultan sebagaimana mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Jasa. 6.4 Prinsipal harus memperoleh semua dan setiap persetujuan, lisensi, dan izin keamanan dari Konsultan oleh klien Prinsipal atau pihak lain yang mengendalikan lokasi pihak ketiga di mana Konsultan akan memberikan Layanan. 6.5 Prinsipal harus memastikan Konsultan mengetahui setiap kejadian, perkembangan atau perubahan keadaan yang berkaitan dengan penyediaan Layanan. 6.6 Prinsipal harus menerapkan penilaian bisnis independennya untuk mengevaluasi Layanan dan setiap Hasil Kerja atau keluaran yang timbul dari Layanan dan setiap Hasil Kerja. Prinsipal harus mengevaluasi Layanan, Hasil Kerja, dan keluaran apa pun dalam konteks bisnisnya dan membuat keputusan independen tentang apakah ia ingin mengimplementasikan atau bertindak atas Layanan, Hasil Kerja, atau keluaran yang timbul dari Layanan dan Hasil Kerja apa pun. 6.7 Prinsipal bertanggung jawab untuk bertindak sesuai keinginannya berdasarkan penggunaan Hasil Kerja atau penggunaan lain yang berasal dari Layanan. Konsultan, dan karyawannya serta Subkontraktornya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun kepada Prinsipal atau pihak ketiga mana pun atas tindakan apa pun yang diambil atau tidak diambil atas dasar penggunaan Hasil Kerja atau penggunaan yang berasal dari Layanan kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Konsultan. 6.8 Prinsipal setuju bahwa ia tidak akan menggunakan Hasil Kerja yang diterbitkan oleh Konsultan sesuai dengan Perjanjian dengan cara yang menyesatkan dan Prinsipal tidak akan mendistribusikan atau mempublikasikan konten Hasil Kerja atau kutipan, cuplikan atau bagiannya, tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya. persetujuan Konsultan. 6.9 Prinsipal menyanggupi untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang perlindungan data pribadi sehubungan dengan pemrosesan data pribadi oleh Prinsipal sehubungan dengan Perjanjian. Sehubungan dengan setiap data pribadi yang berasal dari pihak ketiga atau diberikan oleh pihak ketiga mana pun atas instruksi Prinsipal, Prinsipal menyatakan bahwa ia memiliki wewenang dan persetujuan yang tepat dari orang yang bersangkutan untuk mengungkapkan informasi pribadi tersebut; 6.10 Konsultan tidak boleh melanggar Perjanjian ini atau bertanggung jawab kepada Prinsipal atas pelanggaran apa pun terhadap Perjanjian ini jika pelanggaran tersebut disebabkan oleh kegagalan Prinsipal (atau salah satu direktur, agen, atau karyawannya) untuk mematuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Pasal 6 ini. Prinsipal selanjutnya mengakui bahwa dampak dari kegagalan Prinsipal untuk melaksanakan kewajibannya yang ditetapkan di sini pada ketentuan Layanan oleh Konsultan tidak akan mempengaruhi kewajiban Prinsipal berdasarkan Perjanjian untuk pembayaran Biaya sesuai dengan Pasal 8. 7. KEPATUHAN HUKUM 7.1 Setiap Pihak harus mematuhi semua undang-undang, dan peraturan yang berlaku dari waktu ke waktu yang berlaku yang memiliki yurisdiksi atas pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. 7.2 Setiap Pihak harus mematuhi Kebijakan Wajib. 7.3 Pihak yang tidak melanggar dapat mengakhiri Perjanjian dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang melanggar jika Pihak tersebut melakukan pelanggaran Pasal 7.2. 8. PEMBAYARAN & PENAGIHAN 8.1 Prinsipal harus, sehubungan dengan Layanan, membayar kepada Konsultan Biaya, Pengeluaran, dan Ppn apa pun. 8.2 Kecuali dinyatakan lain dalam Surat, Perjanjian tidak dapat ditafsirkan untuk melaksanakan Perjanjian dengan harga tetap. 8.3 Konsultan harus, dari waktu ke waktu, menagih Biaya dan Pengeluaran kepada Prinsipal. Prinsipal harus membayar setiap tagihan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya tagihan yang berkaitan dengan Perjanjian. 8.4 Para Pihak setuju bahwa pembayaran dapat dilakukan melalui transfer dana secara elektronik atau sebagaimana disetujui dalam Surat. Perincian perbankan Konsultan tercantum dalam tagihannya. Faktur elektronik dan faktur PDF dapat diterima. 8.5 Prinsipal akan bertanggung jawab untuk mengatur kliring valuta asing dan memenuhi semua biaya terkait di Yurisdiksi tempat dana dikirimkan. 8.6 Jika timbul perselisihan sehubungan dengan tagihan, Prinsipal harus memberi tahu Konsultan tentang jumlah yang dipersengketakan dan alasan perselisihan secara tertulis dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal tagihan yang dipersengketakan, jika gagal maka Prinsipal dianggap telah menerima faktur sebagai jatuh tempo dan terutang. Dalam hal Prinsipal menahan pembayaran tagihan yang disengketakan, Konsultan berhak menangguhkan pemberian Jasa sampai perselisihan diselesaikan. Menyimpang dari hal-hal tersebut di atas, Prinsipal wajib membayar bagian tagihan yang tidak dipersoalkan. 8.7 Jika ada tagihan yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, Konsultan berhak membebankan biaya, dan Prinsipal akan membayar bunga atas jumlah tersebut, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo tagihan hingga tanggal penerimaan jumlah secara penuh pada tarif dua persen (2%) per bulan. 8.8 Dalam hal Prinsipal gagal membayar tagihan apa pun pada saat jatuh tempo, Konsultan dapat, tanpa harus mendapatkan perintah pengadilan dan tanpa harus membayar ganti rugi atau denda apa pun: (a) menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau Perjanjian kinerja Layanan; atau (b) mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis lima (5) hari sebelumnya. Sebagai akibat dari pengakhiran, semua Biaya dan Pengeluaran yang harus dibayar oleh Prinsipal berdasarkan Perjanjian akan segera jatuh tempo dan harus dibayar. 8.9 Biaya Konsultan dapat meningkat setiap tahun, sesuai dengan indeks harga konsumen yang sesuai (di mana keputusan Konsultan bertindak secara wajar akan menjadi hakim tunggal) di Yurisdiksi. 9. KERAHASIAAN 9.1 Apabila suatu Pihak (Pihak Penerima) memperoleh Informasi Rahasia dari Pihak lainnya (Pihak Pengungkap) sehubungan dengan Perjanjian, Pihak tersebut harus: (a) menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut, dengan menerapkan tingkat kehati-hatian yang sama seperti yang digunakan untuk memiliki Informasi Rahasia dan dalam hal apa pun tingkat perawatan kurang dari tingkat perawatan yang wajar; (b) menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk tujuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan (c) tidak mengungkapkan atau membocorkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pengungkap. 9.2 Jika Pihak Penerima mengetahui adanya pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah, ia harus segera memberi tahu Pihak Pengungkap dan Para Pihak harus mencari solusi untuk situasi tersebut dan mencegah penggunaan lebih lanjut yang tidak sah. 9.3 Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia Pihak Pengungkap atas dasar “perlu mengetahui” kepada: (a) setiap penasihat hukum dan auditor hukum yang telah dipekerjakan untuk dirinya sendiri; (b) setiap regulator yang memiliki otoritas pengaturan atau pengawasan atas bisnisnya; (c) setiap direktur, pejabat atau karyawan dari Pihak Penerima; (d) Afiliasi dan Subkontraktornya serta direktur, pejabat, atau karyawannya, di mana Pihak Penerima adalah Konsultan (Penerima Resmi), dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima dalam setiap kasus harus terlebih dahulu memberi tahu Penerima Resmi tentang ketentuan yang ditetapkan di sini dan harus memastikan bahwa Penerima Resmi terikat oleh kondisi kerahasiaan sehubungan dengan Informasi Rahasia yang tidak kurang memberatkan dari yang diatur dalam Ketentuan ini. Pihak Penerima akan sepenuhnya dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada Pihak Pengungkap atas kepatuhan Penerima Resmi dan Penerima Resmi terhadap Ketentuan. 9.4 Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak akan berlaku untuk informasi apa pun yang: (a) diketahui atau dimiliki oleh Pihak Penerima sebelum informasi tersebut diberikan oleh Pihak Pengungkap; (b) secara sah dalam atau selanjutnya masuk ke ranah publik selain karena pelanggaran oleh Pihak Penerima atas kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian lain tentang kerahasiaan antara Para Pihak atau salah satu Afiliasinya; (c) diterima dengan itikad baik oleh Pihak Penerima dari pihak ketiga yang tidak memiliki kewajiban kepercayaan kepada Pihak Pengungkap sehubungan dengan hal tersebut dan yang tidak membebankan kewajiban kepercayaan kepada Pihak Penerima; (d) disetujui untuk dirilis atau digunakan dengan izin tertulis dari Pihak Pengungkap; (e) dikembangkan oleh Pihak Penerima secara independen tanpa mengacu pada Informasi Rahasia, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti yang relevan; atau (f) diharuskan untuk diungkapkan oleh kewajiban hukum atau peraturan. 9.5 Semua Informasi Rahasia adalah dan akan tetap menjadi milik Pihak Pengungkap; namun dengan ketentuan bahwa Konsultan memiliki hak yang tidak dapat dibatalkan, terus-menerus, non-eksklusif untuk menggunakan dan mereproduksi Informasi Rahasia Prinsipal dalam Hasil Kerja apa pun, dengan selalu tunduk pada Pasal 9.1. 9.6 Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian, Pihak Penerima harus berhenti menggunakan Informasi Rahasia dan harus segera mengembalikan atau memusnahkan semua Informasi Rahasia, bersama dengan salinan atau kutipannya, sebagaimana diminta oleh Pihak Pengungkap. 9.7 Sehubungan dengan penyimpanan arsip, Prinsipal setuju bahwa Konsultan dapat menyimpan Informasi Rahasia Prinsipal dalam arsipnya selama periode yang diwajibkan oleh proses kualitas dan penjaminan atau oleh undang-undang yang berlaku. 10. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 10.1 Untuk maksud Pasal ini, HKI Konsultan berarti setiap dan semua Hak Kekayaan Intelektual Konsultan dalam setiap alat, metodologi, layanan, dokumen dan teknik dalam bentuk apa pun, yang telah dibuat atau diperoleh oleh Konsultan sebelum atau selain daripada dalam pelaksanaan Perjanjian dan yang digunakan oleh Konsultan sehubungan dengan atau untuk melakukan Layanan atau diperlukan untuk eksploitasi Layanan, serta semua Hak Kekayaan Intelektual dalam dan untuk semua dokumen, alat, metodologi, layanan (baru) dan teknik dalam bentuk apa pun yang dihasilkan oleh atau untuk Konsultan dalam pelaksanaan Perjanjian. Prinsipal akan menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan/atau mengambil langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan secara wajar untuk menyerahkan HAKI Konsultan kepada Konsultan atau wakilnya. 10.2 Untuk tujuan Pasal ini, HKI Prinsipal berarti semua Hak Kekayaan Intelektual Prinsipal baik yang diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh Prinsipal kepada Konsultan untuk tujuan Perjanjian. 10.3 Prinsipal mengakui bahwa semua HKI Konsultan dan setiap perkembangan, modifikasi, atau peningkatan pada HKI Konsultan akan dan setiap saat tetap berada di tangan Konsultan. 10.4 Konsultan dengan ini memberikan kepada Prinsipal, setelah pembayaran penuh dan terakhir oleh Prinsipal atas semua jumlah yang harus dibayarkan kepada Konsultan, hak bebas royalti, berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan untuk menggunakan IPR Konsultan dalam dan untuk Layanan, Hasil Kerja, atau hasil untuk tujuan Perjanjian HANYA dan dengan syarat sesuai dengan Persyaratan. Prinsipal tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Konsultan, mengubah atau menambah HKI Konsultan. Prinsipal tidak boleh mengubah, menodai, atau menghilangkan rujukan apa pun kepada Konsultan sebagai pemilik sah dari HKI Konsultan. Jika Prinsipal melakukan pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan materi apa pun dari Perjanjian, Konsultan dapat menarik kembali hak penggunaan yang diatur dalam Pasal ini. 10.5 Konsultan menjamin, secara eksklusif kepada Prinsipal, bahwa Hasil Kerja yang dihasilkan sehubungan dengan Jasa akan merupakan karya asli Konsultan, karyawan atau Subkontraktornya, kecuali Hasil Kerja menunjukkan sebaliknya, dan bahwa Hasil Kerja sesuai pengetahuan terbaik Konsultan akan tidak melanggar atau menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual Pihak ketiga mana pun. 10.6 Konsultan akan mengganti rugi dan membebaskan Prinsipal dari semua klaim, kerugian, kerusakan, biaya (termasuk biaya hukum yang wajar), pengeluaran dan tanggung jawab yang diderita atau dikeluarkan oleh Prinsipal sebagai akibat dari klaim bahwa Layanan atau Hasil Kerja disediakan di pelaksanaan Perjanjian melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga mana pun. 10.7 Prinsipal harus, dalam waktu empat puluh delapan (48) jam sejak diterimanya klaim pelanggaran oleh pihak ketiga, memberi tahu Konsultan secara tertulis, melalui pos tercatat dengan tanda terima. 10.8 Jaminan dan ganti rugi yang ditetapkan dalam Pasal 10.5 dan 10.6 tidak berlaku untuk klaim pelanggaran: (a) yang dihasilkan dari kepatuhan Konsultan terhadap instruksi tertulis khusus dari Prinsipal yang mengarahkan perubahan spesifikasi Hasil Kerja atau mengarahkan cara pelaksanaan Layanan atau mensyaratkan penggunaan spesifikasi yang biasanya tidak digunakan oleh Konsultan; (b) yang dihasilkan dari penambahan atau perubahan Layanan atau Hasil Kerja atau bagiannya yang disediakan berdasarkan Perjanjian jika Prinsipal atau orang lain yang bertindak di bawah arahan Prinsipal melakukan perubahan tersebut; (c) secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh ketergantungan Konsultan pada setiap informasi yang diberikan kepada Konsultan oleh Prinsipal (atau orang lain yang bertindak di bawah arahan Prinsipal); atau (d) tidak diberitahukan kepada Konsultan oleh Prinsipal sesuai dengan Pasal 10.7 Perjanjian ini. 10.9 Konsultan akan, atas permintaannya, memiliki kendali penuh atas pembelaan klaim pelanggaran dan atas semua negosiasi sehubungan dengan klaim tersebut dan Prinsipal tidak akan menerima tanggung jawab apa pun sehubungan dengan klaim tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Konsultan. Selanjutnya, Prinsipal harus menyediakan semua dokumen, informasi dan bantuan tersebut dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diminta oleh Konsultan sehubungan dengan klaim pelanggaran tersebut. 10.10 Tidak ada Pihak yang akan menggunakan atau mereferensikan nama dagang atau merek dagang apa pun dari atau digunakan oleh Pihak lain atau Afiliasinya kecuali sebagaimana diizinkan oleh Pihak lainnya. 11. KECACATAN 11.1 Kecacatan akan dianggap ada sehubungan dengan Layanan atau Hasil Kerja jika Layanan atau Hasil Kerja tidak sesuai secara materi dengan Pasal 4.2 di sini. 11.2 Setelah penyelesaian Layanan atau penyerahan Hasil Kerja, Prinsipal harus mengevaluasi Layanan dan Hasil Kerja, dan akan melaporkan setiap kerusakan kepada Konsultan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah penyelesaian Layanan atau penyerahan Hasil Kerja. 11.3 Dalam hal terjadi kecacatan yang diakibatkan oleh karyawan Konsultan atau Subkontraktornya, tanggung jawab Konsultan terbatas pada satu atau lebih hal berikut: (a) dalam hal kecacatan dapat diperbaiki, untuk melakukan (perbaikan ) Layanan yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memperbaiki setiap cacat dalam atau untuk menyelesaikan Layanan dan/atau Hasil Kerja, atas biayanya sendiri; atau (b) dalam hal cacat tidak dapat diperbaiki atau tidak diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan cacat diterima oleh Konsultan, untuk mengembalikan Biaya yang dibayarkan oleh Prinsipal untuk Layanan dan/atau Hasil Kerja yang rusak . 12. TANGGUNG JAWAB & ASURANSI 12.1 Dalam keadaan apa pun, tanggung jawab keseluruhan kumulatif Konsultan untuk setiap dan semua klaim, tuntutan, penyebab tindakan, gugatan, proses hukum, ganti rugi, denda, penalti, pajak, kerugian, putusan, hak gadai, tanggung jawab, ganti rugi, biaya, penghargaan, ganti rugi ( termasuk ganti rugi hukuman dan/atau contoh) atau pengeluaran dalam bentuk dan karakter apa pun (termasuk biaya pengacara yang wajar dan biaya terkait hukum lainnya) (Klaim) yang timbul dari, terkait dengan atau sehubungan dengan Perjanjian melebihi jumlah Biaya yang dibayarkan oleh Prinsipal sehubungan dengan Layanan yang menimbulkan Klaim tersebut. Selanjutnya, Konsultan atau direktur, pejabat, karyawan, penasihat, Subkontraktor, atau Afiliasinya tidak akan bertanggung jawab berdasarkan Perjanjian kepada Prinsipal atau pihak ketiga mana pun atas konsekuensi, tidak langsung, insidental, khusus, teladan, hukuman, atau peningkatan. kerusakan, atau kehilangan keuntungan, pendapatan atau peluang bisnis, penurunan nilai atau kerusakan reputasi dan/atau itikad baik, yang timbul dari, berkaitan dengan, atau sehubungan dengan Perjanjian, terlepas dari (a) apakah kerugian tersebut dapat diperkirakan sebelumnya; (b) apakah Prinsipal diberi tahu atau tidak tentang kemungkinan ganti rugi tersebut; dan (c) teori hukum atau keadilan (kontrak, kesalahan, atau lainnya) yang menjadi dasar klaim. 12.2 Prinsipal harus mengganti rugi, membebaskan, dan, atas permintaan tertulis Konsultan, membela Konsultan dan direktur, pejabat, karyawan, penasehat, Subkontraktor, atau Afiliasinya dari dan terhadap setiap dan semua Klaim oleh pihak ketiga mana pun (termasuk tetapi tidak terbatas pada direktur, pejabat, karyawan, penasihat, Subkontraktor, anak perusahaan atau Afiliasi dari Prinsipal) yang timbul dari, berkaitan dengan atau sehubungan dengan Perjanjian sepanjang jumlah keseluruhan Klaim tersebut melebihi tanggung jawab keseluruhan kumulatif Konsultan yang ditetapkan. dalam Pasal 12.1. 12.3 Setiap perwakilan Konsultan atau salah satu direktur, pejabat, karyawan, penasihat, Subkontraktor, atau Afiliasinya akan mendapat manfaat dari pembatasan, pengecualian, dan ganti rugi yang ditetapkan dalam Pasal 12 ini. 12.4 Prinsipal dilarang melakukan tindakan hukum setelah lewat waktu tiga (3) bulan sejak hari Prinsipal mengetahui Tuntutan tersebut. Dalam hal apa pun, Klaim akan dibatasi waktu hingga berakhirnya enam (6) bulan setelah peristiwa yang menyebabkan kerusakan. 12.5 Pasal 12.1, 12.2, 12.3, 12.5 dan 12.8 akan berlaku terlepas dari penyebabnya dan terlepas dari kelalaian atau pelanggaran kewajiban Konsultan (baik berdasarkan undang-undang atau lainnya) dan terlepas dari, apakah Klaim tersebut didasarkan atau diklaim berdasarkan kelalaian (termasuk tunggal, bersama, bersamaan atau lainnya), pelanggaran atas jaminan, syarat atau ketentuan apa pun (undang-undang atau lainnya), pelanggaran perjanjian, undang-undang, kewajiban ketat atau lainnya dan terlepas dari Klaim apa pun dalam kerugian, berdasarkan kontrak atau sebaliknya menurut hukum. 11.7. 12.6 Pasal 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.5 tidak berlaku jika Konsultan atau salah satu direktur atau manajer seniornya telah bertindak curang atau tindakan atau kelalaiannya merupakan penyembunyian yang disengaja, niat yang disengaja, kelalaian yang besar atau kecerobohan yang disengaja. Selain itu, tidak ada dalam Pasal 12 ini, yang dimaksudkan atau akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab Konsultan sejauh tanggung jawab tersebut tidak dapat dibatasi atau dikecualikan oleh undang-undang yang berlaku. 12.7 Biaya yang dibayarkan oleh Prinsipal dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian mencerminkan alokasi risiko di antara para pihak. Ketentuan Pasal 12 ini merupakan elemen penting dari dasar Persetujuan ini. 12.8 Masing-masing pihak akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk mengurangi Klaim apa pun yang timbul, berkaitan dengan atau sehubungan dengan Perjanjian. 12.9 Asalkan telah memenuhi ketentuan Pasal 12.9 ini, jika suatu Pihak dicegah, dihalangi atau ditunda dalam atau dari pelaksanaan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian oleh Peristiwa Keadaan Kahar (Pihak Terkena), Pihak Terkena tidak akan melanggar Perjanjian atau bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Pihak Terkena harus (a) sesegera mungkin setelah dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar, memberi tahu Pihak lain secara tertulis tentang Peristiwa Keadaan Kahar, tanggal dimulainya, kemungkinan atau potensi durasinya, dan efek dari Keadaan Kahar karena kemampuannya untuk melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian; dan (b) menggunakan semua upaya yang wajar untuk mengurangi dampak Peristiwa Keadaan Kahar terhadap pelaksanaan kewajibannya. Apabila Peristiwa Keadaan Kahar mencegah, menghambat atau menunda pelaksanaan kewajiban Pihak Yang Terkena untuk jangka waktu terus menerus lebih dari enam puluh (60) hari, Pihak yang tidak terkena imbas Peristiwa Keadaan Kahar dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan waktu tiga puluh (30) hari pemberitahuan tertulis kepada Pihak Terkena dimana ketentuan Pasal 13.4 akan berlaku. 12.10 Kedua Pihak harus mengambil polis asuransi yang memadai atas biaya mereka sendiri sehingga cukup menutupi kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian, dan atas permintaan tertulis dari Pihak lainnya, harus memberikan bukti tertulis tentang keberadaan polis tersebut. 13. DURASI & PENGHENTIAN 13.1 Untuk tujuan Peristiwa Pengakhiran Pasal ini berarti salah satu dari yang berikut: (a) suatu Pihak melakukan pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan materi apa pun dari Perjanjian, yang dampaknya pelanggaran tersebut besar atau mungkin besar; (b) dalam hal terjadi pencurian, perbuatan salah yang disengaja, kelalaian besar, penipuan atau pernyataan keliru yang menipu oleh suatu Pihak ketika melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian; (c) Pihak yang terkena dampak menghentikan atau menangguhkan, atau mengancam untuk menghentikan atau menangguhkan pembayaran seluruh atau sebagian besar utangnya atau tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo; atau (d) setiap langkah diambil dengan maksud untuk administrasi, pembubaran atau kebangkrutan atau proses serupa lainnya di Yurisdiksi Pihak yang terkena dampak. 13.2 Perjanjian akan dimulai pada Tanggal Efektif dan, kecuali diakhiri lebih awal dalam ketentuan Perjanjian, secara otomatis berakhir setelah Jasa telah diberikan oleh Konsultan dan semua Biaya, Ongkos dan PPN telah dibayar oleh Prinsipal (Masa Berlaku Persetujuan). 13.3 Setelah terjadinya Peristiwa Pengakhiran atau setelahnya, Pihak yang tidak mengalami Peristiwa Pengakhiran dapat: (a) dalam hal Peristiwa Pengakhiran yang tidak dapat diperbaiki, menghentikan Perjanjian segera melalui pemberitahuan tertulis; dan (b) dalam hal Peristiwa Pengakhiran lainnya, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain yang menyebutkan Peristiwa Pengakhiran dan memintanya untuk diperbaiki dalam waktu tiga puluh (30) hari, dan jika Pihak yang terkena dampak gagal memperbaiki Peristiwa Pengakhiran sesuai dengan Perjanjian dalam jangka waktu tiga puluh hari tersebut, Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis. 13.4 Setelah pengakhiran Perjanjian karena sebab apa pun, Prinsipal harus membayar kepada Konsultan, dalam waktu lima (5) hari kerja sejak tanggal pengakhiran, semua Biaya dan Pengeluaran serta PPN. dibayarkan berdasarkan Perjanjian untuk Layanan yang dilakukan hingga pengakhiran. Pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi hak, pemulihan, kewajiban atau tanggung jawab Para Pihak yang telah timbul sampai dengan tanggal pengakhiran, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi sehubungan dengan pelanggaran Perjanjian yang ada pada atau sebelum tanggal terminasi. 14. LAIN-LAIN 14.1 Jika terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara ketentuan Surat dan Ketentuan ini, ketentuan Surat akan berlaku sejauh diperlukan untuk menyelesaikan pertentangan atau ketidaksesuaian tersebut. 14.2 Perjanjian (termasuk Ketentuan ini) merupakan keseluruhan perjanjian antara Konsultan dan Prinsipal yang berkaitan dengan Layanan dan menggantikan perjanjian, dokumen, atau pernyataan pra-kontrak lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sama. 14.3 Pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi kelanjutan hak dan kewajiban Konsultan atau Prinsipal berdasarkan setiap ketentuan yang dinyatakan atau dimaksudkan untuk bertahan dari penyelesaian, pengakhiran atau berakhirnya atau yang diperlukan untuk memberlakukan penghentian atau berakhirnya tersebut. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, ketentuan yang terkandung dalam Ketentuan ini yang ingin dipertahankan oleh Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada yang terkait dengan pembayaran, kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, jaminan, ganti rugi, pembatasan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan kewajiban terkait penghentian , semua tetap berlaku setelah pengakhiran dan berakhirnya Perjanjian untuk kepentingan Pihak yang menerimanya. 14.4 Para Pihak setuju bahwa aturan konstruksi bahwa Perjanjian harus ditafsirkan terhadap Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan Perjanjian, tidak akan berlaku. 14.5 Pengesampingan Pihak atas pelanggaran kewajiban Pihak lain tidak akan mengikat kecuali pengabaian dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh perwakilan resmi dari Pihak yang melepaskan, dan tidak ada pengabaian yang akan membatasi atau mempengaruhi hak-hak Pihak yang melepaskan sehubungan dengan pihak lain. atau pelanggaran di masa depan. 14.6 Jika ada ketentuan Perjanjian yang tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun atau dalam keadaan apa pun, validitas, legalitas, atau keberlakuan ketentuan tersebut dalam hal atau keadaan lain apa pun tidak akan terpengaruh atau terganggu dengan cara apa pun dan karenanya Para Pihak akan berusaha untuk mengganti ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan serupa dan keabsahan, legalitas atau keberlakuan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya. 14.7 Para Pihak dari waktu ke waktu dan setiap saat akan melakukan semua tindakan lebih lanjut tersebut dan melaksanakan serta menyerahkan semua akta dan dokumen lebih lanjut sebagaimana diperlukan secara wajar agar Para Pihak dapat sepenuhnya melaksanakan dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan Perjanjian. 15. TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA, HUKUM YANG BERLAKU DAN BIAYA PERADILAN (TAMBAHAN) 15.1 Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara damai setiap konflik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Dalam hal sehubungan dengan konflik tersebut, tidak tercapai penyelesaian damai, semua perselisihan yang mungkin timbul antara Konsultan dan Prinsipal akan diselesaikan oleh pengadilan yang kompeten di Yurisdiksi. 15.2 Perjanjian antara Konsultan dan Prinsipal akan diatur secara eksklusif oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Yurisdiksi.

Pusat Pengunduhan Brosur Layanan Kami Tekstil, Pakaian dan Produk Daur Ulang Unduh Brosur Bawa bisnis Anda melesat dengan bermitra bersama kami, PPS Indonesia. Formulir Aplikasi Ikhtisar Perusahaan Unduh Cepat Company Profile Textile, Apparel, and Recycled Product Forestry Services Rainforest Alliance GSTC Sustainable Cosmetics ISO Services Fisheries Services Food Safety European Union Regulation on Deforestation Free (EUDR) GGL Consultancy and Certification ISCC Regenerative Agriculture Sustainability Reporting - Bahasa Indonesia Sustainability Reporting - English Social Accountability and Responsibility Responsible Sourcing Sustainable Finance SMETA - Training (Bahasa Indonesia) Human Rights & Social Impacts Regenagri Organic Responsible & Sustainable Agriculture Carbon Services Verified Carbon Standards Sustainable Biomass Program Halal Food Safety