Industri fashion dan tekstil global kini berada di titik transformasi yang krusial. Menanggapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas etis yang kian meningkat, Textile Exchange  telah meluncurkan inisiatif paling komprehensif hingga saat ini: Standard Materials Matter . Kerangka kerja sukarela ini dirancang untuk membentuk kembali produksi dan pemrosesan utama bahan baku. Dengan menyediakan "arah bersama", standar ini memberikan insentif bagi masa depan di mana tekstil dipro

Industri sedang berubah dengan cepat. Kemasan, yang sebelumnya sering dianggap sebagai aspek pendukung, kini menjadi fokus utama. Mulai 12 Agustus 2026 , Regulasi Kemasan dan Limbah Kemasan Uni Eropa (Packaging and Packaging Waste Regulation / PPWR)  akan mengubah secara mendasar cara perusahaan di seluruh dunia menjalankan tanggung jawab lingkungannya. PPWR bukan sekadar seperangkat aturan baru. Bagi seluruh pelaku di sektor Manufaktur  dan Life Sciences , tahun 2026 menanda

Apa itu CBAM? CBAM adalah pajak karbon lintas batas. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan iklim Uni Eropa (UE) tidak menyebabkan “carbon leakage” , yaitu ketika perusahaan memindahkan produksi ke negara dengan aturan lingkungan yang lebih lemah demi menekan biaya—sehingga emisi global tidak berkurang, hanya berpindah lokasi. Dengan mengenakan harga atas karbon yang dihasilkan selama proses produksi barang tertentu yang diimpor ke UE, CBAM memastikan bahwa

Sumatera tidak hanya diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap bencana alam. Hal ini menghadirkan tantangan signifikan bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha, mengingat pulau ini merupakan salah satu pusat produksi minyak sawit terbesar di dunia. Meskipun industri ini menawarkan potensi besar sebagai penggerak ekonomi, kekhawatiran terhadap lingkungan tetap ada, di mana operasional industri seringk

Latar Belakang: Standardisasi Keberlanjutan untuk Industri Hilir Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2025  tentang Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 38 Tahun 2025  untuk memberikan ketentuan teknis pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi industri hilir kelapa sawit. Peraturan ini memastikan bahwa produk turunan kelapa sawit memenuhi standar nasiona

Revisi Komprehensif yang Mempengaruhi Seluruh Standar, Prosedur, dan Persyaratan Kepatuhan GGL Green Gold Label (GGL) secara resmi merilis pembaruan besar pada seluruh rangkaian dokumentasinya, menandai salah satu revisi paling ekstensif dalam beberapa tahun terakhir. Pembaruan ini mencakup seluruh komponen utama kerangka sertifikasi GGL, termasuk standar, prosedur, pedoman audit, alat perhitungan, serta materi pendukung. Seluruh operator, pemegang sertifikat, dan lembaga aud

Memahami Konteks Seiring berkembangnya kebijakan iklim global, kebutuhan akan pelaporan gas rumah kaca (GRK/GHG) yang akurat dan transparan meningkat pesat. Mulai dari EU Emissions Trading System (ETS), skema pajak karbon nasional, hingga komitmen net-zero korporasi, organisasi kini dituntut untuk mengukur dan mengomunikasikan jejak karbon mereka secara presisi. Namun, bagi banyak pelaku usaha—terutama yang beroperasi dalam rantai pasok lintas negara yang kompleks—pengukuran

Eropa menegaskan kembali komitmennya terhadap perdagangan bebas deforestasi — Pembaruan implementasi EUDR menghadirkan penyempurnaan terarah untuk transisi yang lebih lancar Pembaruan Implementasi EUDR yang diumumkan oleh Komisi Eropa pada 21 Oktober 2025  menegaskan bahwa EU Deforestation Regulation (EUDR)  akan tetap berlaku sesuai jadwal , yaitu mulai 30 Desember 2025  bagi perusahaan besar dan menengah , serta 30 Desember 2026  bagi usaha mikro dan kecil . Pembaruan ini m

Bagaimana Perjanjian Perdagangan Bebas antara Uni Eropa dan Indonesia dapat memperkuat hubungan ekonomi, keberlanjutan, dan kerja sama jangka panjang Komisi Eropa secara resmi mengumumkan keberhasilan penyelesaian negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Uni Eropa dan Indonesia. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam memperdalam kemitraan ekonomi kedua pihak, membuka jalan menuju kerja sama perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan yang lebih kuat

Bagaimana penundaan regulasi deforestasi Uni Eropa memengaruhi keberlanjutan dan rantai pasok global Regulasi Deforestasi Uni Eropa (...

Membuka Akses Sertifikasi Hutan yang Lebih Inklusif dan Efisien bagi Pelaku Skala Kecil Pada 18 Juli 2025, Forest Stewardship Council...

Latar Belakang: Membangun Fondasi Perencanaan Lingkungan yang Terpadu Sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengelolaan lingkungan...

Memahami Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) Uni Eropa telah mengadopsi EU Deforestation Regulation (EUDR)  sebagai bagian dari...

PEFC Update: Standar RED III Resmi Disetujui untuk Kepatuhan Energi Terbarukan Pada 8 Mei 2025, General Assembly dari Programme for the...

Pembaruan ASC: Standar Peternakan Terpadu Baru untuk Akuakultur yang Bertanggung Jawab Aquaculture Stewardship Council (ASC) telah...

ISCC EU Resmi Diakui Berdasarkan Renewable Energy Directive (RED III) yang Baru Pada 5 Mei 2025, Komisi Eropa secara resmi memberikan...

Gambaran Umum: Memahami Peluang Kredit Karbon Indonesia Pada 7 April 2025, Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan...

Latar Belakang: Reformasi Kebijakan untuk Memperkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap produksi...

Pendahuluan: Sertifikasi GGL Selaras dengan Standar RE100 Seiring meningkatnya dorongan global menuju energi terbarukan, memastikan...

Mendorong Keberlanjutan melalui Daur Ulang Plastik Bersertifikat Dalam upaya menuju keberlanjutan dan praktik ekonomi sirkular,...